JAKARTA. Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengaku, dugaan kongkalikong anggaran tiga kementerian yang Ia laporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bersumber dari pengaduan masyarakat.

Uniknya, Dipo mengaku tak mengetahui siapa pengirim surat aduan tersebut. "Saya terima dalam bentuk salinan surat. Dari mana pengirimnya, saya tidak tahu. Saya terima dari orang yang mengirim dan sampai di meja saya," kata Dipo dalam rapat kerja gabungan dengan Komisi I di Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/12).

Dipo mengatakan, pihaknya menindaklanjuti surat aduan masyarakat itu, lantaran menerima banyak surat seperti itu. Ia bilang, selain dirinya, surat aduan tak bertuan itu juga ditujukan ke Presiden. Berbekal surat itulah, Dipo melakukan konfirmasi ke Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan seluruh kepala staf di TNI.

Setelah melakukan konfirmasi kepada para pejabat terkait yang diduga mengetahui praktik kongkalikong itu, Dipo akhirnya melaporkan kasus itu ke KPK. Namun, pernyataan Dipo lantas dicecar anggota dewan.

"Kami tanya ke pak Dipo, pertanyaan kami apa dasar membuat surat ke KPK kami dengar berdasarkan laporan masyarakat. Masyarakat yang mana? Surat dari siapa?," tanya TB Hasanudin dari Fraksi PDI-Perjuangan.

"Tidak tahu. Saya terima, ada orang yang kirim pakai amplop. Ini jawabnya," tukas Dipo. Jawaban Dipo pun langsung mengundang tawa anggota dewan yang terkesan mengejek pengakuan Dipo.

Mendengar jawaban Dipo itu, Hasanudin mempertanyakan lagi bagaimana surat kaleng itu bisa sampai masuk ke dalam kompleks Istana, Dipo tidak menjawabnya secara jelas. Dia hanya menuturkan, dirinya tak hanya menerima satu buah laporan masyarakat, melainkan banyak.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Dipo Alam melaporkan praktik kongkalikong anggaran antara pejabat di tiga kementerian ke KPK. Tiga kementerian yang dilaporkan Dipo adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Perdagangan.

Sementara anggota DPR yang diduga ikut terlibat kongkalikong anggaran adalah anggota komisi yang bermitra dengan ketiga kementerian tersebut. Namun, ketiga kementerian membantah telah dilaporkan oleh Dipo dan membantahnya ada praktik penggerusan anggaran.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Asnil Amri