KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia sudah mulai melakukan penggabungan, konsolidasi maupun reorganisasi. Jika sebelumnya ada 108 perusahaan, sekarang BUMN di Indonesia berjumlah 41.

Seperti pekan lalu di NTT, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan penggabungan Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III, Pelindo IV menjadi PT Pelabuhan Indonesia.

“Selanjutnya adalah membangun profesionalisme pengelolaan BUMN. Saya juga meminta para direktur utama BUMN untuk membangun sebuah kultur kerja yang lebih sederhana,” kata Jokowi melalui akun Instagramnya, Sabtu (16/10).

Sebagai contoh, untuk membangun pembangkit listrik, terdapat 259 naskah perizinan yang harus dipenuhi calon investor. Nama izinnya berbeda tetapi maksud di dalam surat tersebut sama.

Baca Juga: Jokowi minta BUMN yang tak berkembang ditutup

“Waktu yang diperlukan mencari izin itu bisa bertahun-tahun. Siapa yang mau investasi kalau berbelit-belit seperti itu?. Yang begini yang harus dipangkas, tidak boleh bertele-tele,” tegasnya.

Jokowi juga telah menginstruksikan Menteri BUMN Erick Thohir untuk tidak lagi memberikan proteksi kepada perusahaan BUMN yang dalam kondisi menurun.

“BUMN-BUMN ini banyak terlalu keseringan kita proteksi. Sakit, tambahi penyertaan modal negara (PMN), sakit, suntik PMN, maaf, terlalu enak sekali,” kata Jokowi

“Jadi, tidak ada lagi itu yang namanya proteksi-proteksi, sudah. Sudah, lupakan Pak Menteri, yang namanya proteksi-proteksi itu,”.

Baca Juga: Jokowi: Izin investasi di BUMN jangan berbelit-belit

https://www.instagram.com/p/CVFEfQGh69O/?utm_source=ig_web_copy_link

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto