Usai Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih, tensi politik Tanah Air pun berangsur mereda. Kini kasak-kusuk politik mulai bergeser ke soal penyusunan kabinet pemerintahan baru mendatang. Walau memiliki hak prerogatif untuk menentukan para menteri kabinetnya, nyatanya Jokowi sebagai presiden terpilih tetap tak bisa leluasa memilih calon pembantunya. Dalam penentuan personel kabinet, Jokowi tetap butuh berkonsultasi dan melibatkan partai politik koalisi pendukungnya. Sebab, bagaimanapun pemerintah butuh dukungan politik untuk kestabilan pemerintahan selama lima tahun ke depan. Itu makanya, partai politik pendukung punya posisi tawar untuk duduk di kursi pemerintahan.
Berharap ekonomi kuat menjadi legacy Jokowi
Usai Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih, tensi politik Tanah Air pun berangsur mereda. Kini kasak-kusuk politik mulai bergeser ke soal penyusunan kabinet pemerintahan baru mendatang. Walau memiliki hak prerogatif untuk menentukan para menteri kabinetnya, nyatanya Jokowi sebagai presiden terpilih tetap tak bisa leluasa memilih calon pembantunya. Dalam penentuan personel kabinet, Jokowi tetap butuh berkonsultasi dan melibatkan partai politik koalisi pendukungnya. Sebab, bagaimanapun pemerintah butuh dukungan politik untuk kestabilan pemerintahan selama lima tahun ke depan. Itu makanya, partai politik pendukung punya posisi tawar untuk duduk di kursi pemerintahan.