KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pusat Stastik (BPS) mencatat, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2023 hanya 4,95% secara tahunan atau year on year (YoY).

Apabila dilihat menurut pengeluaran, konsumsi pemerintah terkontraksi -3,76% secara YoY pada periode laporan, jauh lebih rendah jika dibandingkan kuartal sebelumnya sebesar 10,62% YoY.

Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar mengatakan, kontraksi konsumsi pemerintah tersebut disebabkan oleh penurunan belanja pegawai, belanja barang dan belanja bantuan sosial (bansos).

Baca Juga: Pemerintah Pertebal Bansos untuk Hadapi Guncangan Ekonomi Global di 2024

"Seperti yang kita ketahui terdapat pergeseran pembayaran gaji ke-13, di mana pada 2022 pembayaran gaji ke-13 dilakukan di kuartal ketiga. Sedangkan pada 2023, terjadi di kuartal kedua sehingga konsumsi pemerintah tumbuh 10,57% pada kuartal II-2023 dan kontraksi 3,76% pada kuartal III-2023," ujar Amalia dalam Konferensi Pers di Jakarta, Senin (6/11).

Ekonom Bank Permata Josua Pardede menjelaskan, komponen belanja yang mengalami perlambatan pada kuartal III-2023 antara lain belanja pegawai, belanja barang, dan belanja bansos, meskipun belanja modal dan belanja pembayaran bunga utang cenderung meningkat.

Menurutnya, belanja pemerintah yang cenderung rendah tersebut juga terindikasi dari realisasi sementara APBN 2023 yang terus menunjukkan surplus pada September 2023, yang mengindikasikan adanya pengetatan fiskal.

"Pengeluaran diperkirakan akan mendapatkan momentum pada kuartal IV-2023, didorong oleh persiapan pemilihan umum 2024 dan peningkatan pengeluaran untuk subsidi dan bantuan sosial," katanya.

Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi Tahun Ini Berpotensi Melambat Dibanding 2022

Sementara itu, Chief Economist Bank Syariah Indonesia (BSI) Banjaran Surya Indrastomo mengatakan, konsumsi pemerintah pada kuartal IV-2023 diperkirakan akan meningkat sesuai dengan polanya.

Dengan begitu, konsumsi pemerintah di kuartal terakhir ini bisa menjadi penentu apakah pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini bisa menembus di atas 5%.

"Tinggal, mixed antara meredam gejolak kenaikan harga dengan mendorong perekonomian. Insentif pajak bisa diperluas ke kendaraan untuk booster lebih jauh," terang Banjaran.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi