ONTAN.CO.ID-JAKARTA. Bank Dunia alias World Bank ikut buka suara terkait kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Senior Economist World Bank, Indira Maulani Hapsari mengatakan bahwa pihaknya belum melakukan analisis mengenai dampak kebijakan efisiensi anggaran tersebut, mengingat pembahasan tersebut masih terus dilakukan bersama pemerintah.Hanya saja, ia menekankan pada alokasi efisiensi anggaran yang akan digunakan untuk membiayai program prioritas.

Baca Juga: LPEM FEB UI: Efiensi Anggaran Berdampak Negatif ke Ekonomi Kuartal I-2025

Indonesia Mulai Babak Baru Energi Bersih: Hidrogen Hijau di Ulubelu

Menurutnya World Bank dalam laporan terbarunya telah menganalisis delapan program prioritas pemerintah yang semuanya berfokus pada peningkatan aggregate demand. Beberapa kebijakan tersebut termasuk stimulus fiskal dan perumahan rumah (low-cost housing), yang bertujuan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.

Namun, Indira mengingatkan bahwa peningkatan aggregate demand harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas di sisi supply.

"Kaya tadi kita bicara Makan Bergizi Gratis (MBG). Kita mau punya banyak dana gitu, tapi dari sisi delivery-nya sendiri, apa masyarakat atau pihak-pihak terkait ini sudah ada capacity-nya. Makanya kita harus fokus ke sisi supply," ujar Indira dalam acara Bloomberg Technoz Economic Outlook 2025, Kamis (20/2).

Baca Juga: Beri Sinyal Pajak Minimum Global Dibatalkan, Airlangga: Kita Lihat Situasi Global

Jika peningkatan demand tidak diikuti dengan kesiapan supply, maka ada risiko ekonomi mengalami overheating yang berujung pada inflasi tinggi.

Oleh karena itu, menurutnya, kebijakan ekonomi tidak hanya harus difokuskan pada pertumbuhan aktual (actual growth) tetapi juga pada peningkatan pertumbuhan potensial (potential growth) agar ekonomi tetap berkelanjutan.

"Kita harus lebih fokus ke arah peningkatan potential growth, gak cuman actual growth," pungkasnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News