KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah merilis paket kebijakan strategis untuk merespons dinamika global sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Kebijakan ini diumumkan dalam konferensi pers hybrid dari Seoul, Korea Selatan, Selasa (31/3/2026), dan akan mulai berlaku per 1 April 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, paket ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk mendorong transformasi struktural ekonomi melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas.
Baca Juga: Perbankan Nasional Tetap Kuat di Tengah Gejolak Global, Ini Kata BI Salah satu pilar utamanya adalah Delapan Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional. "Keseluruhan kebijakan ini bagian dari transformasi menuju ekonomi yang lebih efisien dan berdaya tahan," ujarnya seperti dikutip dari situs resmi setkab.go.id, Rabu (1/4/2026). Berikut perincian delapan butir kebijakan tersebut: Pertama, penerapan pola kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara, termasuk skema
work from home (WFH). Pemerintah juga mengimbau sektor swasta mengadopsi pola serupa dengan menyesuaikan kebutuhan masing-masing industri. Kedua, percepatan digitalisasi sistem kerja di instansi pemerintah dan dunia usaha. Transformasi ini diarahkan untuk meningkatkan efisiensi proses kerja sekaligus menekan biaya operasional.
Baca Juga: Bitcoin Tangguh di Tengah Gejolak Global, Emas dan Saham Tertekan Ketiga, pengurangan mobilitas yang tidak produktif. Pemerintah mendorong pembatasan perjalanan dinas serta optimalisasi rapat daring untuk menekan pemborosan anggaran. Keempat, optimalisasi penggunaan transportasi publik. Kebijakan ini ditujukan untuk menekan konsumsi energi sekaligus mengurangi beban biaya transportasi. Kelima, penghematan energi secara menyeluruh di lingkungan pemerintah, sektor usaha, dan masyarakat, termasuk efisiensi penggunaan listrik dan bahan bakar. Keenam, penguatan kemandirian energi melalui percepatan implementasi biodiesel B50. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil impor. Ketujuh, refocusing dan prioritisasi belanja negara ke sektor produktif. Pemerintah memperkirakan potensi efisiensi anggaran mencapai Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun.
Baca Juga: Antisipasi Gejolak Global, Kementerian ESDM Siapkan Strategi Ketahanan Energi Kedelapan, peningkatan produktivitas nasional melalui perubahan budaya kerja yang lebih adaptif, efisien, dan berbasis kinerja. Selain transformasi budaya kerja, pemerintah juga menyiapkan kebijakan energi sebagai penopang utama ketahanan ekonomi. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan, strategi energi akan difokuskan pada penguatan pasokan domestik dan efisiensi konsumsi.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menambahkan, seluruh kebijakan ini akan dievaluasi dalam dua bulan ke depan untuk memastikan efektivitas implementasinya.
Baca Juga: Tahan Gejolak Global, RI Bangun Storage BBM untuk 3 Bulan Dengan paket ini, pemerintah berharap dapat meredam tekanan global sekaligus membangun fondasi ekonomi yang lebih efisien, produktif, dan berkelanjutan. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
