JAKARTA. Pemerintah mengaku berhasil menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016, sehingga tidak lebih dari 2,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan realisasi sementara, defisit anggaran tercatat sebesar Rp 307,67 triliun atau sekitar 2,46% dari PDB.

Jumlah itu sebetulnya membengkak jika dibandingkan target APBN-P yang dipatok sebesar Rp 296,7 triliun atau 2,35% dari PDB. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah mewanti-wanti defisit bisa mencapai 2,7% terhadap PDB, sudah termasuk pemangkasan anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar 67 triliun dan selisih penerimaan pajak atau shortfall Rp 219 triliun.

Sri menjelaskan, salah satu kunci yang membuat defisit berada di level aman adalah pelaksanaan penghematan dari pemangkasan anggaran yang berhasil terealisasi 100% oleh Kementerian/Lembaga (K/L). "Bahkan di beberapa K/L seperti Kepolisian realsiasi pemangkasan lebih dari 100%," ujar Sri, Selasa (3/1).

Jika dilihat, realisasi belanja K/L tercatat sebesar Rp 677,6 triliun atau lebih rendah Rp 90,2 triliun dari target dalam APBN-P 2016.

Sri bilang, dengan penghematan di belanja K/L sebesar itu, pihaknya masih bisa memutuskan untuk membayar semua Dana Alokasi Umum (DAU) kepada pemerintah daerah sesuai rencana. Sebelumnya, pemerintah memang merencanakan ada penundaan pembayaran DAU.

Di sisi lain, realisasi penerimaan negara tercatat sebesar Rp 1.551,7 triliun. Adapun realisasi penerimaan itu terdiri atas, penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.283,5 triliun, penerimaan negara bukan pajak Rp 262,3 triliun dan penerimaan hibah Rp 5,8 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia