KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Meningkatnya pengguna telepon seluler telah meningkatkan jumlah transaksi uang elektronik. Meski hanya 25% penduduk dewasa di Indonesia telah melakukan transaksi di mobile banking dan aplikasi uang elektronik.

Mengutip riset Satuan Tugas Survei dari Dewan Nasional Keuangan Inklusi (DNKI), jumlah pengguna uang elektronik berbasis seluler meningkat empat kali lipat dibandingkan 2016. Padahal pengguna uang elektronik tahun 2014 baru 0,1%, 2015 naik 0,4%, 2016 menjadi 0,9% dan mencapai 4,7% di 2018.

Head of Project Management Office DNKI Djauhari Sitorus mengungkapkan, kebanyakan orang dewasa memiliki uang elektronik berbasis seluler menggunakannya secara rutin. Dari hasil riset, sebanyak 58,7% menggunakannya untuk transaksi dalam satu bulan terakhir.

Baca Juga: Transfer uang lewat fintech lebih murah, bagaimana nasib bank?

Biasanya, pengguna melakukan isi ulang melalui konter seperti Alfamart dan Indomaret sebanyak 56,1%. Sedangkan ATM 33%, internet banking 21,4%, layanan lain termasuk peer to peer (P2P) 13,3%, teller bank 5,9% dan agen Laku Pandai 2,4%.

“Sebanyak 85% pengguna uang elektronik berbasis seluler memiliki akun bank, namun minimarket masih menjadi tempat favorit mereka untuk isi ulang,” kata Sitorus di Jakarta, Kamis (14/11).

Hal ini menjadikan uang elektronik berbasis seluler sebagai pintu masuk penting dalam membangun kebermanfaatan alat pembayaran tersebut, dan akhirnya dapat mempercepat inklusi keuangan. Sementara itu tren kesadaran merk uang elektronik juga meningkat lebih dari dua kali lipat sejak 2016.

Menariknya, pengguna uang elektronik tersebut mayoritas berasal dari masyarakat urban dan anak-anak muda untuk tahap awal. Ia berharap adanya penyebaran pengguna dari urban ke pedesaan dari kelompok usia dewasa ke usia lebih tua.

Asal tahu saja, survei ini dilakukan akhir 2018 hingga awal 2019 yang melibatkan 6.695 orang dewasa berusia 15 tahun ke atas. Mereka merupakan anggota rumah tangga di seluruh provinsi dan dengan proyeksi populasi nasional 2018 penduduk perkotaan atau pedesaan dan jenis kelamin.

Baca Juga: OVO dan Alfamart cerai, mulai 13 November top up OVO tak bisa lagi di Alfamart

Satuan Tugas Survei tersebut beranggotakan perwakilan dari Kemenko Perekonomian, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)), Badan Pusat Statistisk, Tim Nasional Percepatan  Penanggulangan Kemiskinan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Negara/ Bappenas. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi