KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Bank investasi asal Amerika Serikat (AS) JPMorgan memperkirakan prospek ekonomi Indonesia akan lebih cerah pada paruh kedua 2025, setelah pemerintah menuntaskan restrukturisasi anggaran pada semester pertama tahun ini. 

Program efisiensi anggaran senilai sekitar US$ 20 miliar disebut memberi ruang bagi tambahan belanja pemerintah dan stimulus baru yang siap diluncurkan.

"Prospek ekonomi Indonesia untuk sisa tahun 2025 tetap menjanjikan, didorong oleh stimulus fiskal, perjanjian perdagangan, dan pelonggaran kebijakan moneter yang membuka jalan bagi pertumbuhan berkelanjutan," ujar CEO & Senior Country Officer JPMorgan Indonesia, Gioshia Ralie dalam keterangan yang diterima KONTAN, Kamis (4/9/2025).

Berobat Tanpa Cemas, Warga Puncak Jaya Puji Pelayanan BPJS Kesehatan di Jayapura

Baca Juga: Realisasi Belanja Pemerintah Menentukan Laju Ekonomi Semester II 2025

Paket stimulus senilai US$ 1,5 miliar atau setara Rp 24 triliun yang diumumkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 2 Juni 2025 dinilai JPMorgan sebagai langkah positif untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Menurut JPMorgan, subsidi dalam paket tersebut difokuskan untuk masyarakat luas, dengan alokasi terbesar ke program bantuan sosial tambahan serta subsidi upah.

Selain itu, indikasi percepatan belanja negara juga mulai terlihat. Pertumbuhan pengeluaran fiskal secara tahunan (year-on-year) tercatat meningkat pada Juni 2025, menjadi yang pertama dalam tahun berjalan. 

Realisasi belanja semester I-2025 tercatat 40% dari outlook anggaran 2025, sedikit di bawah rata-rata historis 42% pada periode yang sama. 

Kondisi ini memberi sinyal adanya percepatan belanja pada paruh kedua tahun, yang berpotensi menopang pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga: LPEM FEB UI Sebut Statistik Ekonomi Indonesia Cuma Jadi Kosmetik, Apa Maksudnya?

JPMorgan juga memproyeksikan kemungkinan hadirnya tambahan stimulus baru dalam tiga hingga enam bulan ke depan. 

Sejumlah sektor diperkirakan akan menjadi penerima manfaat utama dari kebijakan tersebut, antara lain barang konsumsi pokok, bahan baku, konsumsi diskresioner, dan properti.

Selain itu, kebijakan berupa diskon transportasi diperkirakan akan mendorong peningkatan permintaan perjalanan domestik, yang pada gilirannya bisa menciptakan risiko kenaikan permintaan bagi sektor perhotelan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News