KONTAN.CO.ID -  JAKARTA.  Associate Director BUMN Research Group LM (Lembaga Management) Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto mengapresiasi penegakan hukum yang dilakukan Menteri BUMN Erick Thohir dan Kejaksaan Agung dalam memberantas praktik korupsi di perusahaan milik Negara. 

Dengan penegak hukum, penanganan kasus yang terjadi di BUMN akan lebih transparan. Termasuk aktor yang terlibat dan adanya potensi lubang di pengawasan perusahaan BUMN.

Menurut Toto, ketika melakukan investasi atau menjalankan usaha, perusahaan BUMN seharusnya melewati pengawasan yang berlapis. Ada pengawasan dari dewan komisaris yang dapat melihat proposal pengembangan usaha yang diajukan management feasible atau tidak. Termasuk ketika management mengajukan pengadaan barang jasa di perusahaan BUMN.

"Harusnya pengawasan di BUMN berjenjang dari komisaris, Kementerian BUMN dan BPK. Jika ada pengawasan berjenjang ini masih ada yang lolos, kemungkinan ada sistim pengawasan yang perlu diperbaiki. Sehingga adanya penuntutan di kasus korupsi Garuda ini menurut saya langkah positif untuk memastikan sistim pengawasan yang ada perlu diperbaiki atau tidak," ungkap Toto dalam keterangannya, Rabu (29/6).

Baca Juga: Masuk 10 Besar Penyumbang Dividen, SIG Siap Dukung Pembangunan Berkelanjutan

Toto menilai sistim pengawasan yang saat ini berlaku di perusahaan BUMN sudah memadai. Kini masalahnya adalah kompetensi dari personil pengawas BUMN. Termasuk apakah kewenangan pengawas BUMN ini cukup atau tidak. Jika dewan komisaris yang diberikan mandat untuk mengawasi memiliki kopetensi dan kewenangan yang cukup, menurut Toto pengawasan yang harusnya dilakukan di perusahaan BUMN sudah cukup.

"Mungkin yang saat ini dibutuhkan adalah penguatan di dewan komisaris. Sehingga ketika menemukan kasus yang merugikan BUMN, komisaris dapat langsung bertindak. Mungkin bisa langsung memberikan laporan kepada Kementrian BUMN. Kalau perlu komisaris dapat melakukan RUPS LB untuk menilai kinerja manajement. Jangan membuat regulasi pengawasan baru lagi. Menurut saya regulasi yang ada sudah bagus dan perlu dijalankan secara konsisten,"kata Toto.

Sebagai akademisi yang memperhatikan kinerja BUMN, Toto menilai pengawasan dan transformasi yang terjadi di perusahaan milik Negara ini sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat. 

Di masa Menteri BUMN Tanri Abeng, telah membangun pondasi agar perusahaan BUMN dikelola dengan baik dan lebih moderen. Tanri Abeng juga mengupayakan agar perusahaan BUMN memiliki daya saing. Holding BUMN yang saat ini ada dinilai Toto sebagai bagian dari ide besar Tanri Abeng.

Sedangkan era Menteri BUMN Rini Soemarno, sudah mengarah agar perusahaan milik Negara tersebut dapat memiliki nilai tambah yang lebih besar lagi. Termasuk mewujudkan hilirisasi diberbagai macam industri termasuk industri bermasis komoditas dan sumberdaya alam. Tujuannya agar nilai tambah dari komoditas dan sumberdaya alam itu ada di Indonesia.

Baca Juga: DPR dan Pemerintah Kerek Batas Atas Target Penerimaan Negara pada 2023

Sementara menurut Toto, di era kepemimpinan Menteri Erick Thohir, selain ia melanjutkan program yang sudah dan memperkuat rencana besar yang telah dijalankan pendahulunya, Menteri BUMN saat ini membuat sentuhan lain agar perusahaan milik Negara ini dapat dikelola dengan baik dan menghasilkan profit yang optimal. 

Sentuhan tersebut diantaranya adalah memasukan banyak profesional muda dan ahli di bidangnya untuk menggelola perusahaan BUMN. Di era Menteri Erick Thohir, talent BUMN tak dibatasi dari organik perusahaan BUMN saja. Tetapi bisa dari luar BUMN.

Saat ini Toto melihat talent poll di era Menteri Erick sudah dijalankan secara masiv. Mencari talenta dari luar BUMN  dinilai positif oleh Toto. Bahkan masuknya profesional di perusahaan BUMN efeknya sudah bisa dirasakan. Kebiasaan baru yang positif yang berasal dari perusahaan multinasional dalam menggelola perusahaan dapat terbentuk di BUMN. Pengelolaan perusahaan BUMN menjadi transparan dan akuntabel sudah dapat terlihat.  

"Memang menjadikan pengelolaan BUMN secara profesional dan akuntabel membutuhkan waktu. Muculnya kasus korupsi yang saat ini terjadi karena masa lalu. Penegakan hukum tanpa tebang pilih dan transformasi di BUMN yang dilakukan Menteri Erick. Tujuannya agar BUMN dikelola secara profesional dan akuntabel,"pungkas Toto.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli