KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui dunia usaha jadi prioritas pada periode kedua pemerintahannya. Lantaran itu, Jokowi meminta masukan dari pengusaha termasuk dari sisi regulasi.

Hal itu dijanjikan Jokowi saat bertemu pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo).

"Dunia usaha terlebih dahulu karena memang kita ingin 5 tahun ke depan ini menjadi sebuah prioritas," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Kamis (13/6).

Masukan dari dunia usaha tersebut diungkapkan Jokowi perlu menjadi terobosan yang berdampak kuat bagi ekonomi. Dari sisi regulasi pun Jokowi menjanjikan bisa dilakukan revisi bila diperlukan.

Bahkan Jokowi juga berjanji akan mengeluarkan peraturan pengganti undang undang (Perpu). Hal itu bila diperlukan regulasi yang bersifat mendesak.

Jokowi menekankan sisi investasi dan ekspor dari dunia usaha. Pasalnya posisi Indonesia saat ini sudah kalah bila dibandingkan dengan sejumlah negara di Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam.

"Kita ini negara besar yang memiliki kekuatan Sumber Daya Alam (SDA) dan kekuatan Sumber Daya Manusia (SDM)," terang Jokowi.

Dua hal tersebut dapat menjadi modal utama ke depan. Namun, potensi itu belum dimanfaatkan dengan optimal mengingat saat ini Indonesia masih mengalami defisit neraca dagang dan defisit transaksi berjalan.

Masalah tersebut dinilai Jokowi dapat diatasi ke depan. Salah satunya adalah kerja sama yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha.

"Namun memang ada regulasi, ada beberapa UU yang harus memang kita revisi," jelas Jokowi.

Asal tahu saja, sebelumnya Jokowi juga telah bertemu dengan pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) serta Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) untuk mendapatkan masukan terkait perekonomian Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto