KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko) Airlangga Hartarto menegaskan komitmen Indonesia pada sistem perdaganan mutilateral dalam pertemuan bilateral dengan Direktur Jenderal World Trade Organization (WTO) Ngozi Okonjo-Iwaela.

Airlangga menyampaikan, WTO memiliki peran penting dan tak tergantikan dalam mempromosikan dan memperkuat sistem perdagangan multilateral berbasis pada peraturan. 

"Untuk itu, Indonesia berharap WTO dapat terus melanjutkan dukungannya pada negara-negara berkembang untuk meningkatkan kapasitas perdagangannya agar mampu berpartisipasi dalam sistem perdagangan global yang lebih inklusif,” ungkapnya dikutip dari keterangan resminya, Selasa (3/6).

Bank Digital Ini Memberikan Bunga Deposito Tinggi Hingga 8,25% Per Tahun

Di sela-sela agenda Pertemuan Dewan OECD Tingkat Menteri (PTM) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Tahun 2025 di Paris, Airlangga juga turut membahas beberapa perkembangan agenda nasional dalam diskusi WTO seperti isu pertanian, perikanan, dan perdagangan dalam sistem elektronik.  

WTO merupakan satu-satunya organisasi perdagangan internasional saat ini yang memiliki fungsi sebagai forum negosiasi perjanjian perdagangan internasional dan dilengkapi dengan mekanisme penyelesaian sengketa. Saat ini WTO memiliki 166 anggota di mana tiga perempatnya merupakan negara berkembang. 

Keanggotaan Indonesia di WTO diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Selama keanggotaannya, Indonesia telah memperoleh manfaat besar dalam peningkatan perdagangan internasional, melalui pemanfaatan prinsip dan fasilitasi seperti National Treatment, Most Favoured Nations (MFN), Special and Differential Treatment (SDT), hingga program peningkatan kapasitas. 

Selain melakukan pertemuan bilateral, Menko Airlangga juga akan kembali temui Direktur Jenderal WTO dalam pertemuan informal menteri WTO di petang hari untuk membahas agenda reformasi WTO.

Turut mendampingi Menko Airlangga dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni  Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian, Wakil Tetap Republik Indonesia di Jenewa, dan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News