KONTAN.CO.ID-JAKARTA Rencana pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) kembali menjadi perhatian pemerintah. Meski belum terealisasi pada 2026, pemerintah masih mencantumkan potensi penerimaan dari kebijakan tersebut dalam target tahun depan sebesar sekitar Rp 1,6 triliun. Angka tersebut menjadi salah satu target terendah dalam beberapa tahun terakhir. Nilainya bahkan hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan target cukai MBDK pada 2022 yang berada di kisaran Rp 1,5 triliun.
Pelaksana Tugas (Plt.)/Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Ferry Ardiyanto mengatakan, pemerintah masih melakukan pembahasan mengenai penerapan cukai MBDK.
Baca Juga: YLKI Tagih Janji Cukai MBDK ke Kemenkes, Skema Nutri Level Dinilai Tak Cukup Efektif Keputusan terkait kebijakan tersebut masih menunggu koordinasi dan arahan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. "Sedangkan tahun depan (targetnya) sekitar Rp1 ,6 triliun. Nah berkaitan dengan ini memang kami masih menunggu koordinasi dan juga arahan dari Bapak Menteri Keuangan karena ini terkait dengan kadar garam, gula dan lemak yang tercantum di dalam MBDK tersebut," ujar Ferry dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Kamis (3/9/2026). Besaran target tersebut juga terpaut cukup jauh dari target yang pernah ditetapkan pemerintah. Pada 2024, penerimaan cukai MBDK ditargetkan sekitar Rp 4,38 triliun, kemudian menjadi Rp 3,8 triliun pada 2025. Adapun pada 2026, pemerintah semula memasang target yang lebih tinggi, yakni Rp 7,6 triliun. Namun, pada tahun ini, kebijakan tersebut juga belum diterapkan. "Terkait dengan rencana pengenaan cukai MBDK memang tahun ini sudah direncanakan dengan target Rp7,6 triliun namun belum dapat terlaksana," kata Ferry.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Turunkan Target Kepabeanan dan Cukai pada 2027 Jika dibandingkan dengan target 2026, angka Rp 1,6 triliun pada 2027 mengalami penurunan sekitar 78,9% atau Rp 6 triliun. Ferry menambahkan, pemerintah belum menutup opsi untuk menerapkan kebijakan tersebut. Bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pemerintah akan mengevaluasi sekaligus mengeksplorasi kembali rencana pengenaan cukai MBDK.
"Namun kami bersama-sama dengan eksekutor Ditjen Bea Cukai akan mengevaluasi dan eksplorasi terkait dengan rencana pengenaan cukai MBDK ini," ungkapnya. Pembahasan tersebut salah satunya akan mempertimbangkan kandungan gula, garam, dan lemak yang terdapat dalam produk MBDK.
Baca Juga: Purbaya Belum Berencana Pungut Cukai MBDK pada Tahun 2027 Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
