JAKARTA. Rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menarik iuran dari industri keuangan dan non keuangan semakin jelas. Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad mengatakan, besarnya iuran berdasarkan aset perusahaan."Untuk perusahaan pasar modal iurannya bisa berdasarkan asset base atau activity base juga," katanya saat ditemui di Jakarta, Kamis (1/11). Sayangnya, Muliaman enggan menyebut berapa persentase yang akan menjadi dasar pungutan tersebut.Namun kabarnya, persentasenya tidak akan melebihi iuran yang setorkan pihak lembaga keuangan ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Yang jelas rumusan mengenai pungutan ini sudah disosialisasikan kepada pihak industri. "Nanti payung hukum dalam pungutan ini adalah peraturan pemerintah," tambah Muliaman.Perlunya ada iuran bagi industri keuangan dan non keuangan tersebut diperlukan mengingat biaya operasional OJK kedepannya tidak dapat dipenuhi sepenuhnya oleh APBN. Dua prinsip yang menurut Muliaman perlu ditekankan dalam perumusan iuran tersebut adalah clear (jelas) dan juga transparan serta perlu adanya audit. Rencananya, iuran untuk industri keuangan non bank mulai diberlakukan tahun depan.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Besaran iuran OJK berdasarkan aset perusahaan
JAKARTA. Rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menarik iuran dari industri keuangan dan non keuangan semakin jelas. Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad mengatakan, besarnya iuran berdasarkan aset perusahaan."Untuk perusahaan pasar modal iurannya bisa berdasarkan asset base atau activity base juga," katanya saat ditemui di Jakarta, Kamis (1/11). Sayangnya, Muliaman enggan menyebut berapa persentase yang akan menjadi dasar pungutan tersebut.Namun kabarnya, persentasenya tidak akan melebihi iuran yang setorkan pihak lembaga keuangan ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Yang jelas rumusan mengenai pungutan ini sudah disosialisasikan kepada pihak industri. "Nanti payung hukum dalam pungutan ini adalah peraturan pemerintah," tambah Muliaman.Perlunya ada iuran bagi industri keuangan dan non keuangan tersebut diperlukan mengingat biaya operasional OJK kedepannya tidak dapat dipenuhi sepenuhnya oleh APBN. Dua prinsip yang menurut Muliaman perlu ditekankan dalam perumusan iuran tersebut adalah clear (jelas) dan juga transparan serta perlu adanya audit. Rencananya, iuran untuk industri keuangan non bank mulai diberlakukan tahun depan.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
