JAKARTA. Sebanyak 10.000 orang tenaga harian lepas dan tenaga bantu penyuluh pertanian dari seluruh Indonesia akan melakukan aksi demo di depan Istana Presiden di Jakarta pada kamis (27/6). Mereka menuntut kejelasan status pegawai dan kenaikan gaji yang sejak tahun 2007 tidak pernah terjadi.

Baihaki, Juru bicara forum komunikasi tenaga harian lepas dan tenaga bantu penyuluh pertanian mengatakan, di Indonesia saat ini ada sekitar 21.200 orang tenaga harian lepas dan tenaga bantu penyuluh pertanian. "Mereka direkrut sejak tahun 2007 sampai 2009 dan merupakan tenaga kontrak," katanya kepada Kontan, Selasa (25/6).

Selain meminta kejelasan nasib untuk bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS), menurut Baihaki, kedatangan ribuan tenaga penyuluh pertanian kontrak dari seluruh Indonesia itu juga meminta kenaikan gaji.

Selama ini menurutnya, tenaga kerja lepas dan tenaga bantu penyuluh pertanian hanya mendapatkan gaji 10 bulan per tahun. "Sedangkan pekerjaan tetap 12 bulan," katanya. Gaji per bulan yang diterima juga minim, untuk lulusan SLTA sebesar Rp 1,1 juta, lulusan D3 sebesar Rp 1,5 juta, dan sarjana sebesar Rp 2 juta per bulan selama 10 bulan.

Tuntutan kenaikan gaji ini juga seiiring dengan makin tingginya biaya hidup akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (bbm) bersubsidi. Mereka juga meminta agar nasib mereka lebih diperhatikan dengan menjadikan tenaga kontrak pertanian tersebut diangkat menjadi PNS. "Kita berharap ada status yang jelas sehingga ada regenerasi tenaga penyuluh pertanian," katanya.

Apalagi, menurut Baihaki, pada 2017 nanti akan ada sekitar 50% dari 25.000 orang tenaga penyuluh pertanian yang sudah menjadi PNS memasuki masa pensiun. Dia mengatakan, dengan banyaknya penyuluh pertanian yang pensiun, maka rasio penyuluh pertanian dengan jumlah desa semakin lebar.

Saat ini, menurut Baihaki, ada sekitar 46.000 orang penyuluh pertanian baik yang masih kontrak maupun PNS. Sedangkan jumlah desa yang ada di Indonesia mencapai sekitar 70.000 desa. "Idealnya satu desa satu penyuluh," katanya.

Dengan kondisi itu, maka dikhawatirkan upaya pemerintah memperkuat kedaulatan pangan dan swasembada pangan akan semakin jauh panggang daripada api. Apalagi saat ini kondisi sumber daya masusia di sektor pertanian Indonesia masih memprihatinkan.

Menurut Baihaki, tingkat pendidikan petani di Indonesia sangat rendah. Sekitar 70%  petani Indonesia tidak tamat sekolah dasar (SD) dan hanya sekitar 1%-2% yang lulus S1. Dengan kondisi itu maka peran penyuluh pertanian akan semakin dibutuhkan.

Baihaki bilang, tenaga penyuluh pertanian terbukti telah mampu meningkatkan produksi pertanian terutama beras. Pada tahun 2007 ketika rekruitment pertama dilakukan, Indonesia berhasil memperoleh swasembada beras pada 2008.

Selama dua tahun tersebut jumlah tenaga penyuluh pertanian yang direkrut mencapai 6.000 orang pada 2007 dan 10.000 orang pada 2008. Sedangkan perekrutan angkatan ketiga terjadi pada 2009 sebanyak 10.000 orang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dikky Setiawan