JAKARTA. Perundingan antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia terus berlangsung. Setelah pada pekan lalu Freeport menyampaikan proposal terkait item-item yang terkait empat isu pokok negosiasi, maka pada Selasa (23/5) besok, pemerintah dijadwalkan untuk memberikan respons terhadap empat isu pokok yang disampaikan oleh Freeport tersebut. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Tim Perundingan pemerintah dengan Freeport, Teguh Pamudji mengatakan tim dari pemerintah sebenarnya telah mengadakan rapat untuk merespons permintaan Freeport yang akan disampaikan pada pertemuan yang digelar Selasa (23/5) besok. Namun pemerintah akan mengadakan rapat terlebih dahulu sebelum menyampaikan respons kepada Freeport karena masih ada beberapa isu yang cukup sensitif yang harus dibahas di level menteri. "Cuma ada usulan dari Kementerian Keuangan karena memang ada beberapa isu yang cukup sensitif terutama yang terkait dengan stabilitas investasi dan divestasi. Jadi minta ada pertemuan high level dulu antara Menteri Keuangan dan Menteri ESDM untuk menyamakan persepsi," kata Teguh ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Senin (22/5). Dalam masalah stabilitas investasi-divestasi tersebut, tim pemerintah juga akan membahas substansi yang terkait dengan kelangsungan operasi. Salah satu yang cukup krusial adalah mengenai penetapan ketentuan fiskal. "Apakah nanti akan prevailing atau naildown. Jadi sekali ditetapkan prevailing itu naildown sampai 2021 atau 2041 dan itu juga menjadi bagian yang perlu dibahas dulu dengan tingkat high level," jelas Teguh. Nantinya setelah di tingkat Menteri telah disepakati mengenai kedua masalah tersebut, maka tim pemerintah baru akan melangsungkan pertemuan dengan Freeport. Biarpun begitu, Teguh bilang dalam pertemuan ke-6 tersebut belum akan ada satu item yang akan disepakati. "Sepertinya terlalu cepat kalau diumumin, pasti ini panjang. Terus terang baik Freeport maupun pemerintah sama-sama ingin menjaga apa yang kami rundingkan memiliki kekuatan atau ikatan jangka panjang jadi harus dipikirkan," katanya. Seperti diketahui, Kementerian ESDM telah sampai membentuk empat tim negosiasi berbeda. Tim berisi perwakilan dari pemerintah dan Freeport Indonesia. Keempat tim tersebut meliputi tim pembahasan divestasi saham, tim keuangan yang membahas perpajakan, tim kepastian operasi atau perpanjangan kontrak, dan tim yang membahas pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral mentah (smelter). Menurut rencana, tim negosiasi akan menggelar rapat seminggu sekali sampai tanggal 10 Oktober 2017. Pada akhir jadwal rapat, tim diminta untuk harus membuahkan kesepakatan bersama. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Besok, pemerintah akan respons empat isu Freeport
JAKARTA. Perundingan antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia terus berlangsung. Setelah pada pekan lalu Freeport menyampaikan proposal terkait item-item yang terkait empat isu pokok negosiasi, maka pada Selasa (23/5) besok, pemerintah dijadwalkan untuk memberikan respons terhadap empat isu pokok yang disampaikan oleh Freeport tersebut. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Tim Perundingan pemerintah dengan Freeport, Teguh Pamudji mengatakan tim dari pemerintah sebenarnya telah mengadakan rapat untuk merespons permintaan Freeport yang akan disampaikan pada pertemuan yang digelar Selasa (23/5) besok. Namun pemerintah akan mengadakan rapat terlebih dahulu sebelum menyampaikan respons kepada Freeport karena masih ada beberapa isu yang cukup sensitif yang harus dibahas di level menteri. "Cuma ada usulan dari Kementerian Keuangan karena memang ada beberapa isu yang cukup sensitif terutama yang terkait dengan stabilitas investasi dan divestasi. Jadi minta ada pertemuan high level dulu antara Menteri Keuangan dan Menteri ESDM untuk menyamakan persepsi," kata Teguh ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Senin (22/5). Dalam masalah stabilitas investasi-divestasi tersebut, tim pemerintah juga akan membahas substansi yang terkait dengan kelangsungan operasi. Salah satu yang cukup krusial adalah mengenai penetapan ketentuan fiskal. "Apakah nanti akan prevailing atau naildown. Jadi sekali ditetapkan prevailing itu naildown sampai 2021 atau 2041 dan itu juga menjadi bagian yang perlu dibahas dulu dengan tingkat high level," jelas Teguh. Nantinya setelah di tingkat Menteri telah disepakati mengenai kedua masalah tersebut, maka tim pemerintah baru akan melangsungkan pertemuan dengan Freeport. Biarpun begitu, Teguh bilang dalam pertemuan ke-6 tersebut belum akan ada satu item yang akan disepakati. "Sepertinya terlalu cepat kalau diumumin, pasti ini panjang. Terus terang baik Freeport maupun pemerintah sama-sama ingin menjaga apa yang kami rundingkan memiliki kekuatan atau ikatan jangka panjang jadi harus dipikirkan," katanya. Seperti diketahui, Kementerian ESDM telah sampai membentuk empat tim negosiasi berbeda. Tim berisi perwakilan dari pemerintah dan Freeport Indonesia. Keempat tim tersebut meliputi tim pembahasan divestasi saham, tim keuangan yang membahas perpajakan, tim kepastian operasi atau perpanjangan kontrak, dan tim yang membahas pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral mentah (smelter). Menurut rencana, tim negosiasi akan menggelar rapat seminggu sekali sampai tanggal 10 Oktober 2017. Pada akhir jadwal rapat, tim diminta untuk harus membuahkan kesepakatan bersama. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
