JAKARTA. Kebijakan Bank Indonesia (BI) yang membatasi plafon pinjaman kredit pemilikan rumah (KPR) maksimal 70%, yang terangkum dalam Surat Edaran No.14/10/DPNP pada 15 Maret 2012, memang menimbulkan masalah. Orang harus menyiapkan uang muka lebih besar yakni 30% dari harga properti. Meski begitu, sektor ini tetap akan tumbuh karena permintaan selalu ada.

Irman A. Zahirudin, Direktur Consumer Banking PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), menyatakan, kebijakan itu dapat mempengaruhi penyaluran KPR. Namun, kondisi itu hanya sementara. Sebab, nasabah akan beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan kebijakan itu. "Nasabah bisa jadi menurunkan tipe rumah. Misalnya dulu inginnya membeli yang lebih luas, tapi sekarang dipersempit sedikit," kata Irman.

Masa penyesuaian tersebut hanya berlangsung dalam hitungan bulan. Sementara dalam jangka panjang, nasabah tetap akan membeli aset properti melalui KPR. Pasalnya, selain sebagai rumah tinggal, sektor properti juga merupakan lahan investasi yang menguntungkan dan sangat menggiurkan. Maklum saja, harga properti terus meningkat dari tahun ke tahun.

Survei BI pada triwulan keempat 2011 mengungkapkan, harga rumah tinggal di seluruh Indonesia rata-rata meningkat 5,05%. Penyebab kenaikan harga tersebut adalah terdorong oleh semakin mahalnya harga bahan-bahan bangunan. Selain itu, faktor permintaan tetap ada karena jumlah penduduk yang meningkat. Otomatis, harga rumah bakal terus naik.

Anton Sitorus, Associate Director Head of Research Jones Lang LaSalle, menyatakan, capital gain properti di kota besar jauh lebih tinggi. Ambil contoh, untuk rumah di tengah kota Jakarta, yang dalam setahun bisa naik 15%-20%. Sedangkan di daerah pinggiran, harganyaa meningkat 10%-30% per tahun. "Jarang sekali harga properti turun," tukas dia.

Fakky Ismail Hidayat, Senior Associate Director Advisory & Invesment Knight Frank, menambahkan, properti menjadi primadona sejak tiga tahun terakhir. Terbukti, jumlah pengembang perumahan semakin banyak. Lahan kosong pun makin jarang ditemukan karena disulap menjadi kawasna pemukiman. Penjualan rumah laris ibarat berjualan kacang goreng.

Kondisi ini berlangsung karena masih banyak orang dan keluarga di Indonesia yang belum memiliki rumah. Sementara pasokan rumah baru masih kecil, hanya 900.000 unit per tahun. Di sisi lain, permintaan mencapai 1,4 juta unit.

Sebagai gambaran dengan mengutip situs khusus jual beli properti, Rumah123, ada 572.126 orang yang mencari rumah di Bintaro, Jakarta Selatan, pada Desember 2011. Padahal jumlah rumah yang dijual hanya 3.462 unit. Artinya, 165 orang meminati satu unit rumah.

Masalah birokrasi

Para pengamat meyakini, kenaikan uang pangkal KPR tidak akan menyurutkan minat membeli rumah. Dengan potensi imbal hasil lebih dari 10%, investasi rumah melebihi bunga deposito yang 5%-7%.

"Minat untuk membeli rumah tidak akan terhalang aturan uang muka," jelas Arief Rahardjo, Head of Research and Advisory Cushman & Wakefield. Bagi konsumen, besaran uang muka bukan masalah krusial. Hasil survei BI, masalah utama di sektor properti adalah tingginya suku bunga KPR, perizinan atau birokrasi yang sulit dan pajak tinggi.

Nah, kabar baiknya, suku bunga KPR di sejumlah bank cenderung turun. Seperti di BTN, pada pertengahan Februari 2012, menurunkan bunga KPR dari 9,75% jadi 7,49%. Periode sama, Bank Rakyat Indonesia (BRI) menawarkan bunga KPR rendah 7,5%, fixed selama 2 tahun.

Kini, tinggal kebijakan pemerintah untuk memperbaiki perizinan. Sudah menjadi rahasia umum, perizinan pembuatan surat atau akta aset properti memakan waktu berhari-hari. Selain itu, biayanya juga terhitung tinggi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie