KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menanggapi terkait isu anggaran IT yang disebut mencapai Rp 1,2 triliun untuk Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN) serta managed service sarana IT dan Internet of Things (IoT). 

Dadan menuturkan, pemilihan mitra strategis dan penggunaan anggaran pada tahun anggaran 2025 dilakukan dengan pengawasan ketat serta mengacu pada regulasi.

 "Keterlibatan Perum Peruri (PERURI) dalam program strategis ini adalah langkah terintegrasi negara. Perlu ditegaskan bahwa PERURI telah bertransformasi menjadi perusahaan teknologi high security," ucap Dadan, dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026). 

Baca Juga: Dasco Ungkap Kemungkinan RUU Perampasan Aset Rampung Tahun Ini

Menurut Dadan, keterlibatan PERURI sesuai dengan mandat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2019 yang memberikan wewenang kepada PERURI sebagai penyedia solusi digital sekuriti bagi instansi pemerintah. 

Status PERURI sebagai GovTech Indonesia berdasarkan Perpres Nomor 82 Tahun 2023 menjadi alasan utama mengapa lembaga ini dipercaya mengelola transformasi digital nasional (SPBE).

"Seluruh proses kerja sama dengan BGN dijalankan secara transparan, sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG)," tutur Dadan. 

Dia memastikan tidak ada celah bagi penyimpangan karena ini menyangkut kedaulatan data gizi rakyat Indonesia. 

Dari pagu anggaran yang tersedia, kata Dadan, realisasi saat ini dialokasikan untuk dua kebutuhan krusial. 

"Pertama pengembangan aplikasi SIPGN yang mencakup berbagai modul dengan kisaran nilai Rp 550 miliar," ucap dia. 

Kedua, anggaran dialokasikan untuk penyediaan layanan managed service perangkat IoT dengan kisaran nilai sebesar Rp 199 miliar.

Terkait isu teknis pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dipertanyakan publik, Dadan memastikan bahwa setiap tahapan administrasi tetap berjalan dalam koridor hukum. 

"BGN berkomitmen agar sistem SIPGN dan layanan IoT ini dapat segera beroperasi maksimal untuk memastikan distribusi gizi tepat sasaran dan dapat dipantau secara real-time," tandas dia.

Baca Juga: KPK: 25% Kasus Korupsi Terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa

Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2026/04/21/12283931/kepala-bgn-angkat-bicara-soal-anggaran-it-yang-disebut-capai-rp-12-triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News