KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Gizi Nasional (BGN) mulai melakukan penataan sasaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menghentikan penyaluran bantuan kepada sejumlah sekolah yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan gizi siswanya secara mandiri.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengungkapkan hingga saat ini pihaknya telah mengidentifikasi 76 sekolah di Pulau Jawa dengan total 39.352 siswa yang akan dikeluarkan dari prioritas penerima manfaat program MBG.

Menurut Agustina, sekolah-sekolah tersebut dinilai tidak lagi memerlukan intervensi pemerintah karena memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan gizi peserta didiknya.

Baca Juga: Kasus Korupsi MBG Berlanjut, Kejagung Segel Motor Listrik BGN di Sentul

"Sekolah-sekolah yang kami identifikasi itu berdasarkan beberapa kriteria kami anggap secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan gizinya. Oleh karena itu tidak membutuhkan intervensi dari pemerintah," ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (18/6/2026).

Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk sekolah-sekolah tersebut akan dialihkan kepada kelompok masyarakat yang dinilai lebih membutuhkan, seperti anak-anak di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.

BGN menyebut langkah tersebut merupakan bagian dari refocusing penerima manfaat yang saat ini tengah dilakukan seiring upaya efisiensi anggaran dan penajaman sasaran program MBG.

Agustina menegaskan jumlah 76 sekolah tersebut masih bersifat sementara dan berpotensi bertambah. Saat ini BGN masih melakukan pemutakhiran data untuk memastikan bantuan benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan intervensi gizi dari pemerintah.

"Angka itu sementara sampai hari ini. Kami masih terus bekerja memperbarui kualitas data karena data sangat penting untuk menjadi dasar membuat kebijakan refocusing penerima manfaat," katanya.

Dalam proses seleksi, BGN mempertimbangkan sejumlah indikator, mulai dari kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi, hingga akses terhadap pemenuhan gizi.

Baca Juga: CORE: Potensi Efisiensi Anggaran Program MBG Bisa Mencapai Rp 40 Triliun

Sekolah yang siswanya berasal dari kelompok ekonomi relatif mampu dan memiliki akses pangan yang baik akan menjadi prioritas untuk dikeluarkan dari program.

Sebaliknya, pemerintah akan memfokuskan anggaran kepada wilayah dan kelompok masyarakat yang dinilai lebih rentan terhadap masalah gizi.

Agustina menilai langkah tersebut diperlukan agar anggaran MBG dapat digunakan secara lebih efektif dan tepat sasaran.

"Program makan bergizi gratis ini harus benar-benar diberikan kepada yang membutuhkan intervensi gizi dari pemerintah. Sementara yang secara mandiri mampu memenuhi gizinya tidak lagi menjadi prioritas," ujarnya.

Selain melakukan refocusing penerima manfaat, BGN juga tengah melakukan penataan operasional program MBG. Salah satunya melalui penghentian sementara distribusi MBG selama masa libur sekolah pada 22 Juni hingga 13 Juli 2026 untuk mendukung efisiensi anggaran dan evaluasi tata kelola program.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News