KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Gizi Nasional (BGN) akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah adanya perubahan fokus program menyusul pemangkasan anggaran serta munculnya kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana.

Evaluasi tersebut mencakup tata kelola program, kualitas operasional dapur, hingga penyesuaian target penerima manfaat.

Baca Juga: Anggota Komisi XIII DPR RI Desak Audit Nasional Usai Skandal Korupsi Imigrasi

BGN kini tidak lagi berfokus mengejar target 82,9 juta penerima manfaat pada 2026, melainkan memastikan kualitas layanan dan ketepatan sasaran program berjalan optimal.

Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang mengatakan, perubahan fokus tersebut telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, keberhasilan program tidak semata-mata diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas makanan yang disajikan serta tata kelola pelaksanaan program.

"Sehingga bisa jadi kita tidak mengejar ke 82,9 juta penerima, tapi bagaimana dapur-dapur ini sehat dalam memberikan makan yang bergizi," ujar Nanika, dikutip Minggu (7/6/2026).

Perubahan arah kebijakan dilakukan setelah alokasi anggaran Program MBG tahun 2026 dipangkas menjadi Rp 268 triliun dari rencana awal sebesar Rp 335 triliun.

Baca Juga: Ketersediaan Kas Rp 513 Triliun Perkuat Ketahanan Fiskal, Ini Saran Ekonom

Dengan keterbatasan anggaran tersebut, BGN memilih memprioritaskan peningkatan kualitas dapur yang telah beroperasi dibandingkan memperluas pembangunan dapur baru secara agresif.

Nanik menjelaskan, program MBG ke depan juga akan lebih difokuskan pada wilayah-wilayah terpencil yang memiliki keterbatasan akses terhadap pangan bergizi.

Menurutnya, masyarakat di daerah tersebut perlu menjadi prioritas agar manfaat program dapat dirasakan oleh kelompok yang paling membutuhkan.

"Kami akan lebih fokus memastikan dapur yang ada berjalan sesuai standar dan menjangkau wilayah yang paling membutuhkan," katanya.

Baca Juga: Pasar Kakiyah, Tanah Abang-nya Makkah yang Jadi Buruan Jemaah Haji Indonesia

Saat ini, lebih dari 27.000 dapur MBG telah beroperasi di berbagai daerah. Untuk meningkatkan efektivitas program, BGN akan melakukan pemetaan wilayah guna mengidentifikasi daerah yang telah memiliki kapasitas dapur memadai sehingga pembangunan dapur baru dapat dilakukan secara lebih selektif.

Langkah evaluasi ini dilakukan di tengah sorotan terhadap tata kelola Program MBG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah dengan alokasi anggaran terbesar dalam APBN.

Sehari sebelum pengumuman perubahan strategi tersebut, mantan Kepala BGN Dadan Hindayana ditangkap terkait dugaan korupsi dalam pelaksanaan Program MBG. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga telah memberhentikan Dadan dari jabatannya.

Selain melakukan evaluasi internal, BGN juga membuka peluang pendanaan alternatif melalui dukungan sektor swasta, baik dalam bentuk hibah maupun program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Baca Juga: Terminal Hijrah Jadi Gerbang Verifikasi Jemaah Haji Sebelum Masuk Hotel di Madinah

Skema tersebut diharapkan dapat membantu memperluas jangkauan manfaat program tanpa menambah beban fiskal pemerintah secara signifikan.

Melalui evaluasi dan penyesuaian strategi tersebut, BGN berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan tepat sasaran, terutama bagi masyarakat yang memiliki akses terbatas terhadap pangan bergizi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News