KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan opersional sementara dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sulawesi Selatan yakni SPPG Kota Makassar Biringkanaya Sudiang 2 dan SPPG Pangkajene dan Kepulauan Bungoro Samalewa 1 pada Senin (16/3/2026). Kebijakan ini dilakukan lantaran dua SPPG tersebut terlambat dalam melakukan pengiriman paket makan bergizi gratis (MBG) kepada penerima manfaat. Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menegaskan penghentian sementara operasional kedua SPPG tersebut berlaku mulai 16 Maret 2026 hingga batas waktu yang belum ditentukan sembari menunggu hasil investigasi lebih lanjut.
Baca Juga: Kapal Indonesia Tertahan di Selat Hormuz: JK Ungkap Cara Lobi Iran yang Ampuh! "Langkah ini diambil setelah BGN menerima laporan pengaduan serta melakukan investigasi awal terhadap dugaan kelalaian dalam proses
Quality Control (QC) dan kesiapan operasional distribusi di lapangan," kata Nanik dalam keterangan resminya, Senin (16/3/2026). Hasil pemantauan menunjukkan adanya ketidaksiapan bahan baku serta proses pengemasan yang tidak berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP). Kondisi tersebut berdampak pada keterlambatan distribusi paket MBG kepada sejumlah sekolah penerima manfaat, bahkan pada salah satu kejadian distribusi baru dilakukan hingga malam hari. Nanik menegaskan bahwa BGN memandang serius setiap gangguan dalam pelaksanaan program MBG karena menyangkut pelayanan langsung kepada para penerima manfaat di sekolah. “Program MBG adalah program strategis negara yang menyangkut kepercayaan masyarakat. Karena itu setiap pelaksana di lapangan wajib menjalankan SOP secara disiplin, terutama dalam aspek keamanan pangan dan ketepatan distribusi,” terang Nanik.
Baca Juga: Jusuf Kalla Warning! Defisit APBN Terlalu Besar Bisa Bahayakan Fiskal Menurut Nanik, kejadian keterlambatan distribusi hingga malam hari tidak boleh terulang karena berpotensi mengganggu kualitas pelayanan program kepada para siswa penerima manfaat. “Kami mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional SPPG terkait agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola distribusi, manajemen bahan baku, serta kesiapan operasional di lapangan,” tambahnya. Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III BGN Rudi Setiawan menjelaskan bahwa investigasi awal menemukan adanya ketidaksiapan bahan baku dari pemasok yang berdampak pada proses pengemasan dan distribusi paket MBG kepada sekolah. “Temuan awal menunjukkan proses pengendalian mutu serta persiapan distribusi belum dijalankan secara optimal, sehingga menyebabkan keterlambatan pengiriman paket MBG kepada penerima manfaat,” jelasnya.
Baca Juga: Bupati Cilacap Jadi Tersangka Korupsi Diduga Peras THR, Simak Rincian THR PNS 2026 Peristiwa tersebut sempat menjadi perhatian publik setelah video keluhan mengenai keterlambatan distribusi paket MBG diunggah di media sosial dan menyebar luas. Dalam salah satu kejadian, paket makanan bahkan tidak dapat diterima oleh sekolah pada hari yang sama karena distribusi dilakukan saat gerbang sekolah sudah ditutup. BGN memastikan paket makanan yang tidak dapat disalurkan pada hari kejadian tidak didistribusikan kembali dalam kondisi yang berpotensi menurunkan kualitas. Sebagai gantinya, distribusi dilakukan kembali pada hari berikutnya dengan mengganti bahan makanan yang sudah tidak layak digunakan, sembari melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pengelolaan SPPG agar kejadian serupa tidak terulang. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
