KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Badan Gizi Nasional (BGN) mengklaim berhasil melakukan efisiensi anggaran secara signifikan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025. Dengan pagu anggaran sebesar Rp 71 triliun, jumlah penerima manfaat program ini disebut melonjak jauh melampaui target awal. Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang menyampaikan bahwa pada tahap perencanaan awal, anggaran tersebut hanya ditujukan untuk menjangkau sekitar 6 juta penerima manfaat.
Baca Juga: Pemerintah Mulai Bangun Hunian Tetap untuk Warga Terdampak Bencana Sumatra Namun dalam realisasinya, MBG mampu menjangkau hingga 50 juta anak serta kelompok rentan lainnya. “Anggaran MBG tahun 2025 sebesar Rp 71 triliun awalnya ditargetkan untuk 6 juta penerima manfaat. Namun dalam pelaksanaan, kami bisa memberikan manfaat kepada sekitar 50 juta anak Indonesia serta kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” ujar Nanik dalam keterangan resmi, Selasa (23/12/2025). Menurut Nanik, lonjakan cakupan tersebut dimungkinkan berkat efisiensi pada sisi infrastruktur, khususnya pembangunan dapur layanan. Jika semula BGN merencanakan pembangunan dapur secara mandiri dalam jumlah besar, kini banyak yayasan dan mitra yang berpartisipasi dengan membangun Dapur Mandiri. Dengan skema tersebut, biaya operasional yang dikeluarkan BGN menjadi lebih efisien, yakni sekitar Rp 15.000 per porsi makanan.
Baca Juga: BGN Pastikan MBG Tetap Jalan Saat Libur Sekolah, Paket Dibagikan Lebih Awal Biaya tersebut sudah mencakup seluruh komponen program, termasuk gaji hampir 100.000 tenaga kerja mulai dari ahli gizi hingga akuntan yang bertugas di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta biaya operasional distribusi dari Sabang hingga Merauke. “Data yang saya sampaikan ini bisa diverifikasi langsung ke Kementerian Keuangan,” tegas Nanik, yang juga menjabat sebagai Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Pengelolaan Program MBG. Terkait pelaksanaan MBG selama masa libur sekolah, Nanik meluruskan anggapan bahwa program tersebut dijalankan semata-mata untuk menghabiskan anggaran. Ia menegaskan bahwa pemberian MBG tetap diprioritaskan bagi kelompok 3B karena kebutuhan gizi kelompok tersebut bersifat berkelanjutan dan tidak mengenal masa libur.
Baca Juga: Hasil Negosiasi Airlangga: AS Minta Akses Mineral Kritis Indonesia Sementara itu, untuk peserta didik yang sedang libur sekolah, SPPG menyediakan opsi pemberian makanan kering, sepanjang ada pengajuan dari pihak sekolah dan persetujuan orang tua atau wali murid. “Tidak ada paksaan anak-anak harus datang ke sekolah saat libur hanya untuk mengambil MBG. Mohon hal ini tidak dipelintir,” ujarnya. Nanik juga menegaskan arahan Presiden Prabowo Subianto agar program MBG menjangkau seluruh anak Indonesia tanpaifk satu pun terlewat, termasuk anak jalanan serta santri di pondok pesantren yang belum terdata di Kementerian Agama. Adapun mengenai wacana pemberian makan gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas, Nanik menegaskan bahwa program tersebut berada di bawah kewenangan Kementerian Sosial (Kemensos), bukan Badan Gizi Nasional.
“Program untuk lansia dan difabel itu masih merupakan wacana di Kemensos, bukan program BGN,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
