KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Gizi Nasional (BGN) mengakui telah menganggarkan pengadaan 25.000 unit sepeda motor listrik untuk mendukung operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, realisasi hingga kini baru mencapai 21.801 unit. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan angka tersebut sekaligus meluruskan kabar yang sempat viral di media sosial terkait klaim pengadaan hingga 70.000 unit motor listrik, khususnya di Jawa Barat. “Informasi 70.000 unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan pada 2025,” kata Dadan dalam keterangan pers, Selasa (7/4/2026).
Baca Juga: 72 Siswa Keracunan MBG, BGN Tanggung Biaya Pengobatan dan Tutup SPPG Pondok Kelapa Ia menjelaskan, pengadaan kendaraan tersebut merupakan bagian dari anggaran tahun 2025 yang ditujukan untuk menunjang mobilitas Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam menjalankan program MBG. Proses realisasi dilakukan bertahap sejak Desember 2025. Kendati sebagian besar unit telah terealisasi, Dadan memastikan motor listrik itu belum didistribusikan ke daerah. Seluruh kendaraan masih menunggu proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum dapat digunakan. “Motor belum dibagikan. Setelah seluruhnya lengkap, akan dicatat sebagai BMN terlebih dahulu sebelum didistribusikan,” katanya. Di sisi lain, pengadaan tersebut memicu sorotan dari Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan,
Purbaya Yudhi Sadewa, mengingatkan agar belanja dalam program MBG tetap berfokus pada kebutuhan utama, yakni penyediaan makanan bergizi. Ia mengungkapkan, pada pengajuan anggaran sebelumnya, Kementerian Keuangan sempat menolak usulan pembelian motor dan komputer dalam jumlah besar karena dinilai belum menjadi prioritas. “Setahu saya tahun lalu pernah diajukan juga untuk motor dan komputer, tapi ditolak. Bukan berarti tidak boleh, tapi kami melihat prioritasnya harus jelas. Program ini kan untuk makan, jadi seharusnya anggaran difokuskan ke penyediaan makanan,” ungkap Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/4/2026). Purbaya menambahkan, pihaknya belum mengetahui secara pasti apakah pengajuan serupa kembali muncul dalam anggaran tahun ini dan akan melakukan pengecekan lebih lanjut. “Yang tahun ini saya belum tahu, nanti saya cek lagi. Harusnya
treatment-nya sama. Kami ingin memastikan anggaran itu tepat sasaran. Jangan sampai belanja yang bukan inti justru lebih besar. Tahun lalu kami juga sempat tidak menyetujui pembelian komputer dalam jumlah besar dan motor karena belum menjadi kebutuhan utama,” katanya. Baca Juga: BGN Terapkan “No Service No Pay”, Insentif SPPG Bisa Hangus Ia menegaskan, pemerintah tetap membuka ruang bagi pengadaan sarana pendukung, sepanjang tidak menggeser fokus utama program. “Bukan enggak boleh, tapi kita harus lihat urgensinya. Yang paling penting kan makanannya. Itu yang harus dipastikan dulu terpenuhi dengan baik,” pungkasnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
