KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menilai tambahan anggaran yang diminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk Tahun Anggaran 2026, sulit untuk dipenuhi. Pasalnya, kondisi fiskal Indonesia sangat berat di tahun 2026 dan tahun mendatang.

Menurut Wijayanto, rasio pajak (tax ratio) bakal cenderung stagnan atau bahkan menurun, di mana ini bersifat struktural dan butuh waktu yang lama untuk memperbaikinya.

“Idealnya Pemerintah jangan memaksakan diri, perlu penyesuaian dengan kebutuhan dan kemampuan kita,” ujarnya kepada KONTAN, Jumat (11/7).

Tugu Insurance Perkuat Fundamental, Raih Laba Rp594,82 Miliar hingga Kuartal III-2025

Baca Juga: Penerima Manfaat MBG Bertambah, Emiten Meraih Berkah

Wijayanto mengungkapkan, dari sisi kebutuhan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) diprioritaskan untuk kelompok miskin terlebihi dahulu, sementara dari sisi kemampuan jumlah penerima manfaat perlu disesuaikan dengan kemampuan fiskal.

Dia bilang, usulan tambahan ini tak berbanding lurus dengan layanan yang diberikan, sebab semakin banyak orang yang dilayani, semakin banyak pula kelompok masyarakat mampu yang tak memerlukan MBG akan ikut terlayani. Menurutnya, ini akan terjadi fenomena diminishing return, atau deminishing benefit.

“APBN akan sangat tergerus, anggaran untuk hal-hal lain yang juga sangat penting dikhawatirkan akan dikorbankan; misalnya anggaran kesehatan, infrastruktur di daerah pelosok, program sosial, dan program pendidikan/riset,” tandasnya.

Baca Juga: Badan Gizi Nasional Bidik 20 Juta Penerima MBG

Untuk diketahui, Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap total kebutuhan anggaran untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026 bakal tembus hingga Rp 335 triliun.

Namun demikian, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa pihaknya baru mendapat pagu indikatif sebesar Rp 217 triliun. Dengan demikian, pihaknya mengaku telah mengusulkan biaya tambahan anggaran Rp 118 triliun untuk menutupi selisih kebutuhan pembiayaan tersebut.

"Rp 217 triliun untuk pagu indikatif 2026, kita usulkan tambahan Rp 118 triliun," jelasnya di kompleks Parlemen RI, Kamis (10/7).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News