KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Gizi Nasional (BGN) mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp240,219 triliun pada 2027. Anggaran tersebut mayoritas diarahkan untuk Program Pemenuhan Gizi Nasional, terutama penyediaan dan penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BGN, Sudaryono, menjelaskan pagu tersebut mengalami efisiensi sekitar Rp 30 triliun dari pagu indikatif sebelumnya sebesar Rp 270,2 triliun.

Efisiensi terutama terjadi pada komponen bantuan pemerintah untuk pelaksanaan MBG, yang sebelumnya direncanakan sekitar Rp265 triliun dan kemudian menjadi sekitar Rp232 triliun.

Baca Juga: BGN Siap Aktivasi 1.700 SPPG di Daerah Rawan Stunting

“Pagu anggaran BGN tahun 2027 ini yaitu sebesar Rp240,219 triliun. Itu terbagi ke dalam dua program, yaitu Program Pemenuhan Gizi Nasional sebesar Rp 232,088 triliun atau 96,95% dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 7,33 triliun,” ujar Sudaryono dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Berdasarkan jenis belanja, alokasi anggaran BGN didominasi belanja barang sebesar Rp 233,12 triliun. Sementara itu, belanja modal dialokasikan sekitar Rp 7,2 triliun.

Jika dilihat berdasarkan fungsi, anggaran terbesar berada pada fungsi pendidikan. Sudaryono menyebut alokasi fungsi tersebut mencapai sekitar Rp198,96 triliun untuk pelaksanaan MBG bagi peserta didik di satuan pendidikan, termasuk guru dan tenaga kependidikan.

Selain fungsi pendidikan, BGN mengalokasikan sekitar Rp33,54 triliun untuk fungsi kesehatan. Anggaran tersebut digunakan untuk pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Sementara itu, fungsi ekonomi mendapatkan alokasi sekitar Rp7,9 triliun yang mencakup berbagai kegiatan pendukung pelaksanaan program.

Baca Juga: BNI Siap Gelontorkan Rp 627 Miliar untuk Buyback Saham

Sudaryono menjelaskan, keterlibatan guru dalam konsumsi MBG bersama peserta didik bukan ditujukan sebagai pemberian makanan khusus bagi guru. Menurutnya, keikutsertaan guru merupakan bagian dari proses pembelajaran.

Ia menjelaskan, guru sekaligus memberikan contoh kepada peserta didik mengenai tata cara mengantre, mengambil makanan, mencuci tangan, membagi makanan, berdoa, mengucapkan terima kasih dan bersyukur. 

Praktik tersebut, kata Sudaryono, sudah diterapkan di sebagian besar sekolah.

Dari anggaran Program Pemenuhan Gizi Nasional, sekitar Rp232,5 triliun diarahkan untuk penyediaan menu MBG. Selain itu, terdapat anggaran kegiatan teknis sekitar Rp373,3 miliar yang mendukung pelaksanaan program.

Untuk Program Dukungan Manajemen, BGN mendapatkan alokasi Rp7,33 triliun. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk gaji dan tunjangan pegawai sebesar Rp7,08 triliun.

Selain itu, terdapat sekitar Rp190 miliar untuk dukungan manajemen nonoperasional. Komponen tersebut mencakup kebutuhan regulasi, bantuan hukum, manajemen kinerja dan organisasi, sumber daya manusia, keuangan, sistem informasi, komunikasi, data dan informasi, administrasi kedeputian, serta pelaksanaan pengawasan internal.

Baca Juga: Proyeksi Harga Emas Antam: Siap Tembus Rp 3 Juta Per Gram di Pekan Ini

Berdasarkan unit eselon I, porsi terbesar berada pada Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran. Unit tersebut mendapatkan alokasi sekitar Rp232,526 triliun untuk menjalankan penyediaan dan distribusi MBG.

Sekretariat Utama mendapatkan sekitar Rp7,25 triliun atau sekitar 3% untuk mendukung operasional organisasi, termasuk gaji dan tunjangan pegawai.

Sementara itu, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan, Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola, Inspektorat Utama, serta Pusat Data dan Sistem Informasi mendapatkan alokasi secara keseluruhan sekitar Rp382,55 miliar.

Sudaryono menegaskan, dominasi anggaran BGN pada 2027 memang diarahkan langsung pada pemenuhan gizi masyarakat melalui penyediaan makanan bagi penerima manfaat.

“Bisa dilihat memang posisi anggaran yang besar ini memang 97% itu digunakan dan dikonversi menjadi menu yang disajikan kepada penerima manfaat, baik peserta didik maupun penerima manfaat nonpeserta didik seperti ibu hamil, ibu menyusui dan balita,” ungkapnya.

Dengan anggaran penyediaan menu sekitar Rp232,5 triliun, BGN menargetkan penerima manfaat terdiri dari sekitar 60,6 juta peserta didik serta sekitar 11,89 juta ibu hamil, ibu menyusui dan balita.

Baca Juga: INTP Siap Gelontorkan Rp 750 Miliar, Ini Tujuannya

Untuk peserta didik, cakupannya meliputi jenjang PAUD, RA, TK, SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA, SMK, SLB hingga santri. Alokasi anggaran untuk kelompok peserta didik mencapai sekitar Rp198,96 triliun.

Sedangkan kelompok ibu hamil, ibu menyusui dan balita mendapatkan alokasi sekitar Rp33,554 triliun.

“Dengan anggaran yang tadi, yang menjadi menunya itu adalah Rp232,5 triliun, yang terdiri atas 60.599.777 peserta didik, mulai dari PAUD, RA, TK, SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA, SMK, SLB dan santri, dengan Rp198,96 triliun, serta 11.888.119 yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui dan balita dengan anggaran Rp33,554 triliun,” jelas Sudaryono.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News