KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Gizi Nasional (BGN) buka suara terkait aduan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum turun dan menyebabkan beberapa dapur tak bisa beroperasi. 

Kepala BGN, Nanik S Deyang menegaskan bahwa tidak semua berita yang beredar benar adanya alias hoax. Menurutnya, pencarian dana terus dilakukan sejak Jum'at kemarin. 

"Ada sebagian hoaks, semua sudah dicairkan dari mulai Jum'at," kata Nanik usai pelantikan di Istana Merdeka, Senin (8/6/2026). 

Nanik juga menyebut bahwa pihaknya sudah menggelontornya uang sebesar Rp 5 triliun untuk dana operasional SPPG. 

Baca Juga: BI Rilis Kurva Imbal Hasil Pasar Uang, Demi Perkuat Transparansi Pembentukan Harga

Nanik menegaskan bahwa keterlambatan itu hanya masalah teknis dan akan segera diselesaikan. 

"Jadi tidak ada masalah, ini hanya teknis," ungkapnya. 

Sebelumnya, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, untuk sementara mengalami kendala akibat belum cairnya dana operasional sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Brebes, Arya Dewa Nugroho, mengatakan, terdapat 31 SPPG yang menghentikan sementara distribusi makanan karena dana operasional dari pusat belum dicairkan hingga Senin (8/6/2026). 

Akibat kondisi tersebut, ribuan siswa penerima manfaat MBG di sejumlah sekolah tidak menerima paket makanan seperti biasanya. 

Meski demikian, para siswa berharap program tersebut dapat segera kembali berjalan karena dinilai memberikan manfaat bagi kebutuhan gizi mereka. 

Salah satu penerima manfaat, Fika Mulyaningrum, siswi SMP Negeri 1 Brebes, mengaku tidak menerima MBG pada hari pertama penghentian sementara program tersebut.

"Hari ini tidak dapat," ujar Fika pada Kompas.com, Senin (8/6/2026). 

Selain di Brebes, sejumlah pelayanan SPPG di Kalimantan Barat juga mengaku hal yang sama. 

Kepala Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Kalbar, Agus Kurniawi, mengatakan masih terdapat beberapa SPPG yang belum memperoleh transfer anggaran sehingga pelaksanaan program di lapangan berpotensi terkendala. 

Menurut Agus, saat ini terdapat 510 SPPG aglomerasi yang telah memperoleh surat keputusan operasional dan mulai menjalankan kegiatan.  Namun, tidak seluruhnya dapat beroperasi secara maksimal karena sebagian masih menunggu proses administrasi berupa pembuatan virtual account serta instruksi operasional dari BGN. 

“Yang sudah mendapatkan SK operasional dan telah beroperasi ada 510 SPPG aglomerasi. Namun belum semuanya bisa operasional, terutama yang baru karena masih menunggu pembuatan virtual account dan instruksi operasional dari BGN,” kata Agus. 

Baca Juga: Penerimaan Bea dan Cukai Kembali Tumbuh, Ekonom Sebut Industri Rokok Mulai Pulih

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News