JAKARTA. PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) menyatakan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang bukan saja terganjal soal pembebasan lahan, tetapi juga terganjal oleh isu pencemaran lingkungan yang dihembuskan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) global yakni  Greenpeace.

Presiden Direktur Bhimasena Power Indonesia (BPI) Mohammad Effendi mengatakan, Greenpeace saat ini gencar mengkampanyekan kekhawatiran adanya pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh pembakaran batubara.

Yang dipermasalahkan oleh Greenpeace adalah pelepasan karbon dioksida (CO2) ke udara bebas. "Kalau kami ditentang begitu, mereka akan memberikan informasi kepada masyarakat bahwa PLTU akan merugikan masyarakat sekitar, dan ini akan merugikan pengembang," jelasnya, Selasa (20/1).

Menurut Effendi, isu pencemaran lingkungan ini semakin mempersulit pembangunan pembangkit listrik di mana pun, tak terkecuali PLTU Batang. Padahal dalam proyek ini sudah ada studi analisis dampak lingkungan. "Ada kriteria pembangunan PLTU yang aman seperti apa sudah dilakukan dan ini tidak mencemarkan lingkungan," keluhnya.

Effendi mengharapkan, pemerintah mestinya turut campur menyelesaikan isu lingkungan yang dihembuskan Greenpeace ini. "Karena Greenpeace mengadukan ke pemerintah bahwa PLTU menimbulkan polusi. Menurut saya itu isu yang mesti diatasi pemerintah," tekannya.

Selain itu Ia berharap pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk proyek pembangunan bisa mempermudah pembangunan proyek ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Uji Agung Santosa