KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Kerajaan Bhutan kembali menarik perhatian komunitas kripto global setelah dilaporkan melakukan transfer 517 Bitcoin (BTC) senilai sekitar US$59 juta (Rp 961 miliar) ke dompet baru pada awal pekan ini.

Informasi ini diungkap oleh platform analisis blockchain Arkham Intel, yang melacak aktivitas dompet terkait pemerintah Bhutan.

Dompet penerima diketahui telah melakukan transaksi uji coba ke Binance satu hari sebelum menerima dana tersebut, menimbulkan spekulasi bahwa dana tersebut mungkin akan digunakan untuk transaksi di bursa kripto tersebut. Namun, hingga saat ini, motivasi pasti di balik transfer ini belum diketahui secara resmi.

DHI Masih Pegang Lebih dari 10.000 BTC

Kebijakan Matchmaking OIS BI Dorong Pertumbuhan Likuiditas Perbankan

Meskipun terjadi transfer besar, Druk Holding and Investments (DHI) — perusahaan induk investasi milik negara Bhutan — dilaporkan masih menyimpan 10.769 BTC, yang bernilai sekitar US$1,23 miliar berdasarkan harga pasar terkini.

Baca Juga: 5 Negara Bebas Pajak Kripto pada 2025, Ini Daftarnya!

Pergerakan ini bukan yang pertama. Bhutan telah beberapa kali memindahkan BTC ke bursa terpusat (CEX) seperti Binance sebelum akhirnya menjual sebagian asetnya. Sebelumnya, pada pertengahan Juli, negara ini juga mentransfer 650 BTC (sekitar US$74 juta) ke Binance, yang akhirnya memicu spekulasi adanya penjualan lanjutan.

Bhutan dan Strategi Kripto Nasional

Bhutan memang dikenal sebagai salah satu negara paling progresif dalam mengadopsi aset digital di tingkat nasional. Negara Himalaya ini bahkan menjadi negara pertama di dunia yang meluncurkan sistem pembayaran kripto berskala nasional, mencerminkan visi jangka panjang terhadap integrasi teknologi blockchain dalam kebijakan keuangan negara.

Setiap langkah Bhutan dalam dunia kripto selalu mendapat sorotan, karena sering kali dianggap sebagai indikasi keterlibatan negara secara langsung dalam ekosistem kripto global, baik sebagai investor institusional maupun inovator teknologi finansial.

Baca Juga: Pemerintahan Trump Tegaskan Komitmen Bentuk Cadangan Strategis Bitcoin AS

Indonesia Juga Menyusul Jejak Bhutan

Menariknya, Indonesia juga dilaporkan tengah mempertimbangkan untuk menambahkan Bitcoin ke dalam cadangan devisa nasional. Langkah ini disebut sejalan dengan upaya Indonesia untuk mengembangkan industri mining domestik berbasis energi terbarukan, terutama dari pembangkit listrik tenaga air (PLTA), mirip seperti pendekatan Bhutan.

Pasar kripto di Indonesia juga menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat, dengan lebih dari 20 juta pengguna aktif meskipun masih terdapat larangan penggunaan kripto sebagai alat pembayaran dan adanya pajak kripto yang cukup tinggi.