JAKARTA. Selama ini dunia mengenal Amerika Serikat sebagai negara yang paling getol menyerukan liberalisme, termasuk devisa bebas. Namun, belitan krisis yang kini mencekik perekonomiannya, membuat pemerintah AS kini menyerukan hal sebaliknya.

"AS meminta negara-negara berkembang agar menahan dana dari AS masuk ke negara mereka," jelas Wimboh Santoso, Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI, kepada KONTAN, Rabu (27/10). Keinginan AS itu terungkap dalam pertemuan bank-bank sentral di forum Pertemuan Tahunan IMF beberapa waktu lalu.

Permintaan AS ini terkait dengan kebijakan pelonggaran moneter (quantitative easing) yang akan diputuskan oleh bank sentral AS, The Fed dalam pertemuannya 4 November mendatang. Melalui kebijakan ini, The Fed akan memborong obligasi pemerintah AS minimal US$ 500 miliar. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan penyaluran kredit dan mendukung pemulihan ekonomi, sehingga mampu mengurangi angka pengangguran.

Namun AS khawatir, suntikan ratusan miliar dollar AS ke pasar itu bukannya mengalir ke sektor-sektor usaha di AS, melainkan malah mengalir ke negara-negara berkembang yang memiliki suku bunga tinggi.

Pasalnya, saat ini ada krisis kepercayaan di kalangan pebisnis AS. Selasa (26/10) lalu, Moody's Investor Service merilis survei yang mengungkapkan, perusahaan-perusahaan di AS menumpuk dana hampir US$ 1 triliun. Sekitar 25% dari dana tersebut di luar negeri dan kemungkinan tidak akan pulang ke AS. Rupanya pelaku usaha AS enggan berekspansi atau merekrut tenaga kerja baru lantaran prospek ekonomi AS masih meragukan.

Nah, agar perusahaan-perusahaan AS mau memutarkan dana stimulus itu untuk kegiatan usahanya, bukannya malah memburu rente di negara berkembang, AS meminta negara berkembang mencegah masuknya dana tersebut ke negara mereka.

Tetapi, tidak semua negara berkembang bisa mengabulkan permintaan negara adidaya ini secara bulat-bulat. Ambil contoh Indonesia yang menganut rezim devisa bebas. BI menilai, pembatasan aliran modal asing secara ketat malah bisa membahayakan kita.

Menghadapi banjir dana asing, BI menyiapkan tiga kebijakan utama. Yang pertama dan kedua, "Intervensi valas untuk stabilisasi rupiah dan pergeseran Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ke term deposit," kata Direktur Riset dan Moneter BI Perry Warjiyo. Kebijakan ketiga, yang tengah disiapkan BI adalah kewajiban memegang SBI lebih dari sebulan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Uji Agung Santosa