KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) belum melihat adanya kebutuhan mendesak saat ini untuk menurunkan besaran Giro Wajib Minimum (GWM) yang dibebankan kepada perbankan sebesar 9%. Hal ini mengingat BI juga memberikan insentif Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) kepada perbankan yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas.

Meski begitu, Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial (DKMP) BI, Solikin M. Juhro menyampaikan, Bank Indonesia selalu melakukan evaluasi secara berkala terkait dengan hal tersebut.

Di sisi lain, dengan jika penetapan besaran GWM 9% menurut Solikin memiliki tujuan mulia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga bisnis perbankan. Meski pun adanya isu pengetatan likuiditas di industri, Ia menilai bank sudah punya cara untuk mencari pendanaan demi mendorong kreditnya. 

Tunjukkan Kinerja Solid, Tugu Insurance Raih 2 Penghargaan Best Insurance

"Kami selalu melakukan evaluasi setiap tiga bulan sekali. Kalau bicara kemungkinan ya mungkin saja, tergantung kondisi dan urgensinya, semua itu sudah terkawalkan," ungkapnya dalam acara Taklimat Media yang berlangsung di Gedung Bank Indonesia Jakarta, Rabu (26/3).

Baca Juga: BI Telah Sebar Insentif KLM Sebesar Rp 295 Triliun Hingga Januari 2025

Per 1 April 2025, BI akan melakukan penguatan likuiditas penguatan KLM menjadi 5% dari sebelumnya 4%. Tambahan insentif KLM sebesar Rp 80 triliun ini akan diberikan kepada bank yang menyalurkan Kredit perumahan (KPR) baik subsidi maupun non subsidi, sehingga nantinya total insentif KLM untuk sektor perumahan menjadi Rp 103 triliun.

Solikin menyampaikan, pemberian insentif KLM ini merupakan upaya BI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui fungsi intermediasi perbankan. Setidaknya BI mendorong perbankan menyalurkan kredit ke 46 sektor prioritas yang ditetapkan oleh BI, termasuk kredit UMKM dan ultra mikro, kredit berwawasan lingkungan, dan pembiayaan lainnya yang ditetapkan BI.

Baca Juga: BI Telah Sebar Insentif KLM Sebesar Rp 295 Triliun Hingga Januari 2025

Adapun realisasi insentif KLM yang telah diterima oleh perbankan tercatat sebesar Rp 292 triliun pada minggu ke dua Maret 2025. Dalam rinciannya, bank swasta menjadi yang terbesar menyerap insentif likuiditas KLM ini yakni mencapai Rp 132,84 triliun, disusul oleh Bank BUMN sebesar Rp 125,72 triliun, kemudian Bank Daerah (BPD) menyerap sebesar Rp 27,91 triliun.

Adapun kantor cabang kantor bank asing menyerap sebesar Rp 5,39 triliun. Solikin menyebut, rendahnya penyerapan tersebut disebabkan oleh lini dan model bisnis bank asing yang memang bukan di sektor-sektor prioritas tersebut.

"Bank harus masuk ke program dengan insentif likuiditas KLM, setelah itu fokus ke sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi, yaa menyalurkan kredit dulu, baru nanti dapat insentif GWM sekian besar," ungkapnya.

Baca Juga: Tanpa Insentif KLM, BI Sebut Pertumbuhan Kredit Perbankan Sulit Capai Target

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News