JAKARTA. Biaya operasi moneter yang harus Bank Indonesia (BI) keluarkan dalam rangka menjaga stabilitas moneter, memang amat mahal. Meski begitu, BI belum melakukan hitungan tentang efek penerapan kebijakan-kebijakan baru di sektor moneter terhadap beban operasi moneter yang harus ditanggung bank sentral.

Deputi Gubernur BI Ardhayadi Mitroatmodjo mengungkapkan, BI belum secara khusus membuat hitungan efek kebijakan baru tersebut terhadap neraca bank sentral. "Belum dihitung, nanti saja," katanya, usai acara pelantikan Halim Alamsyah sebagai Deputi Gubernur BI, Kamis (17/6).

Tahun lalu, neraca BI defisit sebesar Rp 1 triliun. Tahun ini, perkiraan defisit BI dibanderol lebih besar lagi. Dalam anggaran tahunan BI yang telah disetujui DPR, neraca BI tahun 2010 diperkirakan defisit hingga Rp 22,4 triliun.

Beban bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang menjadi instrumen pengendalian likuiditas, menjadi penyumbang terbesar defisit neraca. Tahun lalu, total pengeluaran BI untuk membayar bunga instrumen moneter mulai dari SBI, Fasilitas SBI (FaSBI), juga Fine Tune Operation (FTO) mencapai Rp 22,2 triliun.

BI sadar mahalnya biaya moneter yang harus ditanggung jika terlalu bergantung pada SBI. Karena itu, BI terus mengupayakan penambahan stok Surat Berharga Negara (SBN) yang terdiri atas Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) untuk menggantikan SBI.

Hanya saja, upaya tersebut tampaknya masih membutuhkan waktu lama. "Arahnya memang untuk menggantikan SBI, namun prosesnya harus perlahan tidak bisa langsung diganti," jelas Deputi Gubernur BI Hartadi A. Sarwono.

BI optimistis jika penyempurnaan kebijakan moneter bisa berhasil menciptakan kondisi sistem keuangan yang efisien, biaya moneter akan menurun dengan sendirinya. "Saat likuiditas bisa berkurang karena terus diarahkan untuk kegiatan produktif seperti kredit, dengan sendirinya biaya moneter akan turun," kata Deputi Gubernur BI Budi Mulya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Uji Agung Santosa