DENPASAR. Pemerintah tinggal menunggu waktu menjadi pemegang saham mayoritas di PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI). Bank Indonesia (BI) yang merupakan pemilik mayoritas BPUI saat ini, telah setuju menghibahkan saham ke pemerintah. Sebagai kompensasinya, pemerintah akan menghapus tagihan ke BPUI yang nilainya mencapai Rp 1,3 triliun.

Deputi Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bidang Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan Perbankan Parikesit Suprapto mengungkapkan, BI sudah memberi lampu hijau untuk opsi hibah saham di BPUI. "Memang BI belum mengeluarkan pernyataan secara formal," ujar Parikesit di Denpasar, Bali Sabtu (13/12).

Saat ini, BI masih tercatat sebagai pemegang saham mayoritas di BPUI dengan memiliki 82,2% saham. Sementara pemerintah cuma memegang 17,8% saham BPUI.

Tambahan Kuota 10%, Pengamat: Bukti Pemerintah Perkuat Pasokan BBM Swasta

BI berniat menjual kepemilikan di BPUI untuk memenuhi Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2004 tentang BI. UU tersebut tegas-tegas melarang BI untuk memiliki investasi. UU tersebut menyatakan, BI harus menjual seluruh bisnis yang mereka miliki paling lama lima tahun, setelah aturan tersebut terbit. Itu berarti, BI harus menjual BPUI di tahun 2009.

Jika opsi hibah saham berjalan lancar, maka kepemilikan BI di BPUI mengecil hingga 6,7%. Sebaliknya, kepemilikan pemerintah di BPUI melonjak drastis hingga 93,3%.

BPUI menunggak utang senilai Rp 1,3 triliun ke pemerintah. Utang itu berasal dari pinjaman Rekening Dana Investasi (RDI) yang mengucur di saat krisis moneter.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News