JAKARTA. Terkait pemberitahuan bank bermasalah pada masyarakat, Bank Indonesia (BI) bisa mengumumkan atau memilih tidak melakukannya. "Deafult-nya, diumumkan. Tapi, bank sentral bisa tidak mengumumkan jika menimbulkan kerisauan di masyarakat," kata Halim Alamsyah, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), saat ditemui wartawan, di Hotel Arya Duta, kemarin malam (26/1).

Halim menjelaskan, pemberitahuan bank dalam masa pengawasan kepada publik itu dengan tujuan agar masyarakat tahu kondisi bank tersebut. "Kalau sudah dalam keadaan sulit, ini akan cukup berat. BI dapat meminta bank tersebut tidak lagi beroperasi," ujar Halim.

Sekadar mengingatkan, pengawasan yang dilakukan BI ada tiga tahapan: normal, intensif, dan khusus. Ketika masuk pengawasan normal. bank harus melakukan persiapan untuk mengendalikan masalahnya. Misalnya, untuk masalah likuiditas, bank harus menambah modal. Penambahan modal bisa dilakukan dengan suntikan langsung pemiliknya, mencari investor strategis, menerbitkan right issue atau pinjaman subordinasi.

Jika setelah diingatkan dalam pengawasan normal, bank belum mampu mengatasi, BI akan memasukkan bank tersebut dalam pengawasan intensif. Waktu yang diberikan BI untuk bank dalam tahap ini satu tahun. Jika tidak terselesaikan juga, bank akan masuk ke dalam pengawasan khusus dengan jangka waktu tiga bulan sebagai jalan terakhir. "Bank bukan tidak dapat bergerak, tapi sulit beroperasi sebagai bank normal," kata Halim.

Jika BI mengumumkan nama bank yang masuk dalam pengawasan khusus, bank sentral ini juga wajib menyertakan alasan bank dibekukan. Selain itu, BI juga perlu memberi tahu, tindakan yang wajib dilakukan dan dilarang bank bank selama dibekukan.

Halim bilang, kendala perbankan yang kerap terjadi adalan masalah kesulitan likuiditas dan kurangnya modal. Peraturan BI baru memungkinkan pengawas, pengurus bank dan pemilik bank untuk mengidentifikasi masalah dan menyelesaikannya dengan waktu lebih cepat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia