KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) mencatat arus modal asing (capital inflow) ke pasar keuangan domestik mencapai US$ 7,98 miliar pada kuartal II-2026, berbalik dari kuartal sebelumnya yang masih mengalami arus keluar (outflow) sebesar US$ 1,47 miliar.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, inflow tersebut terutama ditopang oleh masuknya dana asing ke instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebesar US$ 8,48 miliar dan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar US$ 1,78 miliar. Sementara itu, pasar saham masih mencatat outflow sebesar US$ 2,3 miliar.

"Tapi di triwulan II ini sudah kembali inflow US$ 7,98 miliar, SRBI inflow US$ 8,48 miliar, SBN inflow US$ 1,78 miliar dan sahamnya masih outflow US$ 2,3 miliar," ujar Perry dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Selasa (7/7/2026).

Baca Juga: SiLPA APBN 2026 Capai Rp 255,5 Triliun, DPR: Pemerintah Terlalu Agresif Berutang

Menurut Perry, kembalinya arus modal asing tersebut berhasil menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, memperkuat stabilitas sistem keuangan, sekaligus membantu pembiayaan fiskal pemerintah.

Untuk menjaga aliran modal asing tetap masuk, BI menilai imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) perlu tetap kompetitif. Konsekuensinya, suku bunga SBN harus meningkat sehingga beban bunga pemerintah ikut bertambah.

Sebagai kompensasi, BI akan menaikkan remunerasi atau bunga atas saldo rekening pemerintah yang ditempatkan di bank sentral.

"Yang selama ini kami kasih remunerasi 80% dari BI Rate akan kami tingkatkan menjadi BI Rate plus sekian untuk mengompensasi berapa kenaikan beban bunga karena suku bunga SBN harus naik," kata Perry.

Baca Juga: Skema Win-Win Solution Fiskal-Moneter, BI Kerek Remunerasi Penempatan Dana Pemerintah

Ia menegaskan skema tersebut merupakan win-win solution karena di satu sisi Indonesia tetap menarik arus modal asing dan menjaga stabilitas rupiah, sementara di sisi lain tambahan beban bunga pemerintah akan dikompensasi melalui peningkatan remunerasi dari BI.

"Inflow-nya masih masuk, rupiahnya stabil, beban bunganya akan kami kembalikan sehingga tidak lagi jadi break event point bagi pemerintah," tegas Perry.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News