KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada kuartal I-2026 tercatat mencapai US$ 433,4 miliar atau setara Rp 7.660 triliun dengan asumsi kurs Rp 17.674 per dolar AS. Dalam laporannya, Bank Indonesia (BI) mencatat, secara kuartalan atau
quarter to quarter (qtq), posisi ULN Indonesia tumbuh 0,8%, melambat dibandingkan pertumbuhan pada kuartal IV 2025 yang mencapai 1,9%. Secara bulanan, posisi ULN Indonesia juga lebih rendah dibandingkan Februari 2026 yang mencapai US$ 437,9 miliar.
Sementara secara tahunan atau
year on year (yoy), posisi ULN meningkat dibandingkan kuartal I 2025 yang tercatat sebesar US$ 195,5 miliar atau tumbuh 121,6% yoy. “Perkembangan posisi ULN tersebut dipengaruhi oleh ULN sektor publik dan ULN sektor swasta. ULN pemerintah tumbuh lebih rendah, dan ULN swasta menurun,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Denny Ramdan dalam keterangan resminya, Senin (18/5/2026).
Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia Meningkat pada Februari 2026, Cermati Penyebabnya BI mencatat posisi ULN pemerintah pada kuartal I 2026 sebesar US$ 214,7 miliar atau tumbuh 3,8% secara qtq. Pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan kuartal IV 2025 yang mencapai 5,5% qtq. Menurut BI, perkembangan ULN pemerintah terutama dipengaruhi oleh aliran modal asing yang masuk ke Surat Berharga Negara (SBN) internasional seiring tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia. Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas pemerintah serta memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22,1% dari total ULN pemerintah, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 20,2%, jasa pendidikan sebesar 16,2%, konstruksi sebesar 11,5%, serta transportasi dan pergudangan sebesar 8,5%. Posisi ULN pemerintah juga masih didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah. Di sisi lain, ULN swasta mengalami penurunan. Posisi ULN swasta pada kuartal I 2026 tercatat sebesar US$ 191,4 miliar, turun dibandingkan posisi kuartal IV 2025 sebesar US$ 194,2 miliar.
Baca Juga: Tumbuh Melambat, Utang Luar Negeri Pemerintah Tembus Rp 215,9 Miliar di Februari Secara kuartalan, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,8% qtq. Penurunan terjadi baik pada kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) maupun perusahaan nonkeuangan (nonfinancial corporations). ULN lembaga keuangan tercatat mengalami kontraksi sebesar 3,6% qtq, sedangkan ULN perusahaan nonkeuangan terkontraksi 1,3% qtq. Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 80,4% dari total ULN swasta. ULN swasta juga masih didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,6% terhadap total ULN swasta. BI menilai struktur ULN Indonesia tetap sehat dan terjaga, didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal tersebut tercermin dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,5% pada kuartal I 2026 dari 30,0% pada kuartal IV 2025. Selain itu, struktur ULN Indonesia masih didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,4% dari total ULN nasional.
Baca Juga: Utang Luar Negeri Pemerintah Naik Jadi US$ 216,3 Miliar pada Januari 2026 “Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN,” ujar Denny. BI menegaskan, peran ULN akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan dengan tetap meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 