KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Posisi utang luar negeri (ULN) Pemerintah dan swasta mengalami peningkatan pada kuartal I 2023, jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Posisi ULN Pemerintah pada bulan Maret 2023 tercatat sebesar US$ 194,0 miliar atau meningkat dari bulan sebelumnya yang sebesar US$ 192,3 miliar. Sementara itu posisi ULN swasta pada periode laporan tercatat sebesar US$ 199,4 miliar, atau meningkat dari bulan sebelumnya yang sebesar US$ 198,6 miliar.  

Meski begitu, jika dilihat secara tahunan posisi ULN Pemerintah maupun swasta sebenarnya mengalami penurunan. Posisi ULN Pemerintah secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 1,1% secara tahunan alias year on year (YoY), lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 6,8% YoY.

Sedangkan posisi ULN swasta secara tahunan mengalami kontraksi 3,0%, lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 1,7% YoY.

Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia Naik Menjadi US$ 402,8 Miliar pada Kuartal I 2023

Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, perkembangan ULN Pemerintah  dipengaruhi oleh penempatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik seiring dengan sentimen positif pelaku pasar global yang tetap terjaga.

“Selain itu, terdapat penarikan neto pinjaman luar negeri multilateral yang digunakan untuk mendukung pembiayaan program dan proyek,” tutur Erwin dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/5).

Penarikan ULN pemerintah pada triwulan I 2023 masih diutamakan untuk mendukung  pembiayaan sektor produktif dan belanja prioritas, khususnya untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian perekonomian global.

Menurutnya, pemerintah terus berkomitmen mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel, termasuk menjaga kredibilitas dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga secara tepat waktu.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah mencakup antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,1% dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,9%), jasa pendidikan (16,8%),  konstruksi (14,2%), serta jasa keuangan dan asuransi (10,2%).

Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah.

Baca Juga: Ekonom: Rata-Rata Kontribusi KEK Terhadap PDB RI Masih Belum Optimal

Sementara itu, Erwin menjelaskan, pertumbuhan ULN swasta alias perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) dan lembaga keuangan (financial corporations) masing-masing mengalami kontraksi 2,9% dan 3,5% YoY, lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi kuartal lalu yang masing-masing tercatat 1,4% dan 2,7% YoY. 

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, industri pengolahan, pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 77,9% dari total ULN swasta.

ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,4% terhadap total ULN swasta.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi