KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter melalui lima pilar untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan di tengah ketidakpastian global.

Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan, lima pilar tersebut menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan tingkat tinggi antara BI dan Kemenkeu. Sinergi diperlukan agar kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan searah dalam mendukung perekonomian.

"Memang kita dalam sinergi ini akan menggunakan pendekatan lima pilar. Sama sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Menteri, tapi dari kami kita coba lebih spesifik," ujar Destry dalam konferensi pers di kantor Bank Indonesia, Kamis (24/9/2026).

Baca Juga: Pemerintah Susun Grand Design Pendidikan untuk Optimalkan Anggaran Rp824 Triliun

Pilar pertama adalah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang dimiliki pemerintah dan BI.

Destry mengatakan, kebijakan moneter BI akan terus disinergikan dengan kebijakan fiskal pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Pilar kedua adalah memperkuat ketahanan sektor eksternal di tengah gejolak global, baik dari sisi perdagangan internasional maupun aliran modal asing.

Dalam hal ini, BI dan pemerintah juga berupaya mendorong masuknya aliran modal asing ke pasar domestik. Destry menyebut BI memiliki kebijakan terkait insentif biaya lindung nilai (hedging) untuk dana yang masuk ke pasar domestik.

Dana tersebut dapat menggunakan sejumlah instrumen keuangan sebagai underlying, antara lain Surat Berharga Negara (SBN), Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), saham, hingga pinjaman luar negeri.

Pilar ketiga berkaitan dengan penguatan likuiditas di pasar uang, perbankan, dan perekonomian.

Menurut Destry, isu likuiditas menjadi salah satu pembahasan penting dalam pertemuan BI dan Kemenkeu. Dalam konteks tersebut, BI dan Kemenkeu juga menyoroti fenomena tingginya suku bunga deposito yang dapat mendorong kenaikan cost of fund perbankan.

Baca Juga: Gubernur BI: Dukungan BI untuk Program Pemerintah Bukan Burden Sharing

Destry mengatakan, Kemenkeu telah memberikan imbauan kepada badan layanan umum (BLU) agar tidak terlalu agresif dalam meminta tingkat suku bunga tinggi kepada perbankan.

Pilar keempat adalah memperkuat pengendalian inflasi melalui optimalisasi peran Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID).

Destry mengatakan, BI memiliki kantor perwakilan di daerah yang dapat dioptimalkan untuk memantau kondisi inflasi sekaligus membantu mengurangi tekanan harga di daerah.

"Punya tim pengendalian inflasi, pusat, daerah, karena masing-masing kita juga ada kantor-kantor di daerah, sehingga itu kita optimalkan peran masing-masing, untuk juga memonitor dan membantu untuk mengurangi tekanan inflasi yang ada di daerah," jelasnya.

Sementara itu, pilar kelima adalah koordinasi dalam pengembangan pasar keuangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan transmisi kebijakan berjalan dengan lancar sekaligus memperluas sumber pembiayaan bagi perekonomian.

Destry menegaskan, kelima pilar tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara BI dan Kemenkeu dalam menghadapi dinamika ekonomi global dan menjaga stabilitas perekonomian nasional.

"Intinya dari kami yang lima pokok kami sampaikan dan ternyata disambut baik juga, sesuai dengan apa yang jadi concern dari Menteri Keuangan," ujar Destry.

Baca Juga: APBN Akan Bayar Utang Jatuh Tempo Agrinas Rp 37 Triliun ke Himbara Terkait KDMP

Sementara itu, Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, sinergi antara Kemenkeu dan BI akan terus dilanjutkan, baik dalam hubungan bilateral maupun melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Suahasil mengatakan, koordinasi tersebut penting karena pemerintah dan BI memiliki mandat masing-masing, tetapi perlu memastikan kebijakan yang ditempuh dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas.

"Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor riil," ujar Suahasil.

Menurutnya, sektor riil memiliki peran penting dalam menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja. Karena itu, kebijakan fiskal dan moneter perlu terus disinergikan agar dapat mendorong aktivitas ekonomi.

Suahasil juga mengatakan, koordinasi dengan BI diperlukan dalam strategi pembiayaan pemerintah, termasuk penerbitan SBN.

Baca Juga: RUU Ketenagakerjaan Dorong Konsep Tetap Kerja, Usaha Butuh Fleksibilitas

Ia menyebut, pemerintah mulai mendesain strategi pembiayaan 2027 dengan mempertimbangkan kebutuhan kas pemerintah, kondisi pasar, biaya, risiko, serta kesinambungan fiskal.

"Strategi penerbitan surat berharga negara, surat perbendaharaan negara ini kita diskusikan dengan Bank Indonesia," katanya.

Selain itu, Kemenkeu akan terus berkoordinasi dengan BI terkait kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.

"Stabilitas adalah fondasi kita melalui KSSK. Bersama Bank Indonesia, OJK, LPS, dan Danantara kita akan terus menjaga stabilitas sistem keuangan agar sektor keuangan kita mampu menjalankan fungsi intermediasi secara sehat dan mendukung pertumbuhan ekonomi kita," tegas Suahasil.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News