JAKARTA. Bank Sentral menilai saat ini transaksi pasar uang antarbank syariah (PUAS) masih terbilang sedikit jika dibandingkan dengan transaksi uang konvensional. Asisten Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia (BI), Rifki Ismal menilai, perbankan syariah belum tertarik untuk mencari tambahan likuiditas ke dalam pasar uang.

"Artinya, kebutuhan dana jangka pendek di perbankan syariah masih termitigasi dengan baik ketimbang bank konvensional," ujar Rifki kepada KONTAN, Sabtu (29/4). Atas hal itu, BI akan terus melakukan pendalaman pasar keuangan syariah guna mendorong perbankan syariah agar lebih aktif dalam menjalankan perannya di pasar keuangan.

Salah satunya adalah lewat pengemasan produk perbankan, seperti Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA) seerta transaksi Repurchase Agreement (Repo) berprinsip syariah.

"Jadi bank-bank yang butuh likuiditas bisa jual sukuk pemerintah atau korporasi ke bank yang surplus likuditas. Uangnya itu dipakai untuk pemenuhan likuditas. Surat itu dijual dengan muwa'adah, dengan ikatan perjanian," jelasnya.

Meski begitu, dari sekitar 13 bank umum syariah (BUS) yang ada di Indonesia, Rifki menilai baru bank plat merah saja yang aktif melakukan transaksi di pasar uang syariah. Bank syariah tersebut antara lain PT Bank BNI Syariah, PT Bank BRI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri (BSM).

Sebagai informasi saja, berdasarkan data Statistik Sistem Keuangan Indonesia (SSKI) yang dirilis oleh BI per Februari 2017 tercatat transaksi di pasar uang antarabank syariah terus menurun tercatat per Februari 2017 transaksi di PUAS sebesar Rp 165 miiliar atau turun jika dibandingkan bulan sebelumnya sebesar Rp 267 miliar dengan jumlah pelaku sebanyak 20 bank. Tidak hanya itu, jika merujuk pada tahun sebelumnya di bulan yang sama, tercatat transaksi PUAS sebesar Rp 198 miliar.

"Pasar uang syariah volumenya masih jauh tertinggal, paling tinggi rata-rata harian sekitar Rp 1 triliun, normalnya Rp 600 miliar sampai Rp 800 miliar. Sangat jauh dibanding konvensional yang lebih dari Rp 10 triliun," tutur Rifki.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia