KONTAN.CO.ID - JAKARTA.  Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mendorong Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyusun dan menerbitkan data produk domestik bruto (PDB) syariah.

Menurutnya, ketersediaan data tersebut dinilai penting untuk mengukur kontribusi ekonomi syariah terhadap perekonomian nasional sekaligus menjadi dasar pengembangan sektor tersebut. Pasalnya, rantai nilai halal atau halal value chain disebut telah menyumbang sekitar 24,9% terhadap PDB nasional. Namun, angka tersebut masih perlu dikonfirmasi melalui data statistik yang terukur.

Baca Juga: Viral Gubernur Kaltim Pergi ke Singapura saat Karhutla, Wamendagri: Sudah Dapat Izin

"Kayaknya memang BPS harus segera menerbitkan PDB syariah, karena tadi juga ada kata-kata bahwa rantai ekonomi syariah 24,9% dari PDB. Nah ini kan kita perlu konfirmasi, karena di Indonesia lembaga yang mengeluarkan data itu BPS," ujar Destry dalam agenda Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026 di Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Destry mengatakan, BI siap mendukung penyusunan data tersebut bersama BPS dan lembaga terkait lainnya. Menurutnya, ketersediaan data PDB syariah akan membantu pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang lebih terarah untuk mengembangkan ekonomi syariah.

"Mari kami bikin bersama-sama, BPS sebagai lead-nya, dari kami (Bank Indonesia), kami siap untuk men-support dan tentu juga dengan lembaga-lembaga lain yang terkait," katanya.

Selain itu, instrumen keuangan syariah juga dinilai berpotensi menarik minat investor internasional karena memiliki keterkaitan dengan aset dasar serta dapat mendukung pembiayaan pembangunan berkelanjutan.

Meski demikian, Destry menilai pengembangan ekonomi dan keuangan syariah masih membutuhkan sinergi antara pemerintah, regulator, pelaku usaha, dan komunitas.

Penguatan data statistik, perluasan akses pasar, serta inovasi produk keuangan syariah diharapkan dapat memperbesar kontribusi sektor tersebut terhadap perekonomian nasional

Lebih lanjut menurutnya, pengukuran kontribusi ekonomi syariah secara lebih terstruktur diperlukan agar pengembangan sektor tersebut dapat berjalan lebih terfokus, termasuk dalam memperkuat rantai nilai halal di Indonesia.

Baca Juga: Berbeda Negara, Berbeda Strategi Mengawasi Pajak Ekonomi Digital

Destry menilai, pengembangan ekonomi syariah memiliki peluang besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Selain berlandaskan prinsip inklusivitas dan keadilan, ekonomi syariah juga mengedepankan keberlanjutan sehingga potensinya tidak terbatas pada negara dengan mayoritas penduduk Muslim.

Menurutnya, pengembangan ekonomi syariah kini menjadi perhatian sejumlah negara di kawasan ASEAN, termasuk Filipina dan Thailand. Hal ini menurutnya menunjukkan bahwa peluang ekonomi dan keuangan syariah semakin terbuka di pasar global.

Berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy 2025–2026, Indonesia berada di peringkat keempat dunia dalam pengembangan ekonomi Islam. Sementara itu, Indonesia menempati peringkat pertama dunia untuk sektor fesyen Muslim.

Di sisi lain, dalam pengembangan rantai nilai halal, Destry menyebut, sektor halal value chain tumbuh 5,5% pada kuartal II-2026. Untuk itu BI mendorong penguatan ekosistem halal melalui berbagai kegiatan, termasuk ISEF yang mempertemukan pelaku UMKM, pembeli, investor, serta pemangku kepentingan industri halal.

Di sisi lain, BI juga mendorong pengembangan keuangan syariah melalui instrumen pembiayaan berkelanjutan. Destry menyebut Pemerintah telah menerbitkan green sukuk Indonesia sejak 2018 dengan nilai mencapai US$ 7,7 miliar di pasar global. Sementara itu, penerbitan green sukuk di pasar domestik mencapai Rp 108,9 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News