KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Indonesia (BI) menggelontorkan tambahan likuiditas Rp 149,3 triliun ke perbankan untuk memperkuat pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor perumahan.

Kebijakan ini diharapkan mendorong penyaluran kredit sekaligus menggerakkan aktivitas usaha dalam ekosistem perumahan.

Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan, tambahan likuiditas tersebut berasal dari dua sumber.

Pertama, pelonggaran rasio cadangan wajib perbankan yang membebaskan dana sekitar Rp 84,3 triliun untuk mendukung pembiayaan UMKM.

Kedua, sekitar Rp 65 triliun dana dari sektor keuangan telah masuk ke perbankan sehingga dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan sektor perumahan, alih-alih ditempatkan kembali di BI.

Baca Juga: BI Optimistis Insentif Baru Mampu Dongkrak Kredit UMKM

"Dana tersebut tidak perlu ditempatkan di BI, tetapi bisa digunakan untuk sektor perumahan," ujar Destry kepada awak media, Rabu (11/11/2026).

Pelonggaran likuiditas tersebut sejalan dengan kebijakan BI yang menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) perbankan dari 9% menjadi 7% pada Oktober 2026.

Melalui kebijakan ini, ruang likuiditas perbankan diharapkan semakin besar untuk menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif.

Di sisi lain, penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) juga terus berjalan. Kementerian Perumahan Rakyat mencatat realisasi pembiayaan program tersebut mencapai Rp 29,60 triliun kepada 121.301 debitur selama Januari hingga 10 November 2026.

Realisasi tersebut setara dengan sekitar 59,2% dari target plafon KPP sebesar Rp 50 triliun. Target ini meningkat dari alokasi awal Rp 36 triliun pada 2026.

Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait menjelaskan, pembiayaan KPP terbagi menjadi dua kelompok, yakni sisi pasokan (supply) sebesar Rp 10,17 triliun dan sisi permintaan (demand) sebesar Rp 19,42 triliun.

Baca Juga: BI Optimistis Insentif Baru Mampu Mengerek Kredit UMKM

Pada sisi pasokan, pembiayaan mengalir kepada pengembang perumahan sebesar Rp 5,83 triliun untuk 1.506 debitur.

Kemudian, pedagang bahan bangunan memperoleh Rp 3,15 triliun untuk 2.229 debitur, sedangkan penyedia jasa konstruksi mendapatkan Rp 1,18 triliun untuk 451 debitur.

Sementara itu, pembiayaan sisi permintaan didominasi renovasi rumah sebesar Rp 14,25 triliun yang menjangkau 95.376 penerima.

Berikutnya, pembelian rumah mencapai Rp 3,15 triliun untuk 11.707 penerima dan pembiayaan kegiatan usaha sebesar Rp 2,02 triliun untuk 10.032 penerima.

Besarnya porsi pembiayaan renovasi menunjukkan bahwa program ini tidak hanya menopang pembelian hunian, tetapi juga menggerakkan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan perbaikan rumah.

Mulai dari pengembang, pedagang material bangunan hingga penyedia jasa konstruksi ikut memperoleh akses pembiayaan.

Dari sisi perbankan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menjadi penyalur KPP terbesar dengan nilai sekitar Rp 13 triliun.

Baca Juga: Kredit UMKM Tumbuh 2,3% yoy per Agustus 2026

Berdasarkan persebaran wilayah, Jawa Tengah mencatat penyaluran tertinggi sebesar Rp 6,7 triliun, disusul Jawa Timur Rp 4,8 triliun dan Jawa Barat Rp 4,6 triliun. 

Maruarar menekankan, akses pembiayaan bagi UMKM dalam ekosistem perumahan harus disertai bunga yang terjangkau agar pelaku usaha kecil dapat meningkatkan kapasitas bisnis tanpa terbebani biaya pinjaman tinggi.

"Jangan sampai UMKM diberikan bunga yang tinggi, sementara pengusaha besar justru mendapatkan bunga yang rendah," tegasnya.

Dengan tambahan likuiditas dari BI dan realisasi KPP yang terus berjalan, tantangan berikutnya adalah memastikan ruang pendanaan di perbankan benar-benar berubah menjadi kredit produktif.

Baca Juga: Kredit UMKM Mulai Bergerak, Tapi Masih Tertinggal Laju Pertumbuhan Kredit Perbankan

Efektivitas kebijakan tersebut akan bergantung pada kemampuan bank menjangkau pelaku usaha kecil dan masyarakat yang membutuhkan pembiayaan perumahan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News