KONTAN.CO.ID - MEDAN. Bank Indonesia (BI) mengajak para regulator dan lembaga keuangan terkait untuk berkolaborasi dan memperkuat sinergi guna menghadapi potensi krisis alias "musim dingin" ekonomi global yang kian mendekat.

Hal ini antara lain dipicu oleh permasalahan Amerika Serikat dan China yang ternyata dinilai lebih luas dari sekadar perang dagang, tapi terkait rivalitas, dan kehormatan antara kedua negara tersebut. Artinya, bisa saja potensi perang dagang antara kedua negara tersebut bakal semakin panjang.

"Padahal di sisi lain, proses normalisasi kebijakan moneter di AS akan terus berlanjut. Tahun ini mungkin masih ada satu lagi kenaikan Fed Fund Rate, sementara tahun depan tampaknya masih ada dua atau tiga kali kenaikan Fed Fund Rate," ujar Asisten Gubernur BI Filianingsih Hendarta di Medan, Kamis (1/11).

Lanjut Fili, sapaan akrab Filianingsih bila hal ini yang terjadi maka permasalahan yang akan dihadapi ke depan tidak akan dapat diselesaikan jika BI atau Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku penjaga gawang stabilitas sistem keuangan bekerja sendiri-sendiri.

"Tantangan ini hanya dapat kita lewati jika ada semangat kolaborasi antar lembaga dan bekerja tidak secara business as usual," papar Filianingsih.

Atas hal itu, bank sentral kerjasama antara lembaga perlu dilakukan secara komprehensif dan bersinergi agar masing-masing lembaga dapat menjalankan tugasnya secara efektif sesuai dengan fungsi, tugas dan kewenangan masing-masing.

"Kami memandang sosialisasi dan peningkatan pemahaman dari para stakeholder terhadap desain pengaturan dan peranan masing-masing Otoritas dalam memelihara stabilitas sistem keuangan menjadi penting. Dengan adanya pemahaman yang baik di antara stakeholder sistem keuangan, diharapkan dapat menimbulkan sinergi dan meningkatkan efektivitas setiap kebijakan yang diambil oleh masing-masing Otoritas," ujarnya.

Dalam mengantisipasi memburuknya kondisi ekonomi di global yang bisa berdampak ke dalam negeri, BI pun sudah mengeluarkan beberapa kebijakan di bidang moneter, makroprudensial dan sistem pembayaran antara lain penyesuaian suku bunga acuan, menerbitkan ketentuan suku bunga acuan pasar uang antar bank (JIBOR dan INDONIA) sebagai upaya mendorong terciptanya pasar uang yang likuid dan dalam, serta memberlakukan transaksi Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) dalam rangka pendalaman pasar valas.

Dalam bidang makroprudensial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, BI mengeluarkan kebijakan antara lain terkait Loan To Value (LTV) Kredit Perumahan dan pemberlakuan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM).

Namun, Fili mengatakan hal ini belum cukup apabila tidak ikuti oleh kolaborasi dan sinergi yang kuat antar lembaga otoritas dan stakeholder terkait.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia