JAKARTA. Bank Indonesia (BI) menyimpulkan perlunya rencana induk (master plan) pembangunan kota pintar alias smart city di Indonesia, mengingat banyaknya calon kota mutakhir tersebut di Tanah Air. Hal itu perlu dilakukan agar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi akan maksimal.

Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, perencanaan untuk pembangunan kota pintar harus terpadu, dan mencakup aspek ekonomi-sosial masyarakat. "Perlu ada master plan untuk pengembangan kota pintar, Indonesia sudah miliki banyak calon," ujarnya usai rapat koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah di Jakarta, Kamis (2/6).

Saat ini, menurut Agus, calon kota pintar di Indonesia antara lain Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Kemudian di luar Jawa, di antaranya Balikpapan, Bontang, Banjarmasin, Makassar dan Manado.

BPJS Kesehatan vs Asuransi Swasta, Pilih yang Mana?

Agus mengatakan rencana induk yang nantinya disusun untuk pembangunan kota pintar tetap harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019.

Dalam setiap pembangunan kota pintar, Agus mengatakan pihaknya merekomendasikan agar pembangunan mencakup enam konsep kota pintar. Enam konsep itu, pertama smart living dengan memperhatikan pengelolaan sampah, limbah rumah tangga, perumahan dan keamanan masyarakat.

Kemudian, konsep kedua, smart mobility yang meliputi pengembangan transportasi publik. Ketiga, smart environment yang meliputi pengendalian polusi.

Selanjutnya, smart governance yang meliputi pengelolaan keuangan pemerintah, salah satunya dengan mengadapatasi elektronifikasi. Kelima smart economy yang meliputi aspek tenaga kerja, pengentasan kemiskinan dan pariwisata. Keenam smart people yang meliputi pendidikan, kesehatan, dan perencanaan keluarga.

"Ini yang harus kita cantumkan dalam master plan pengembangan kota," ujar Agus.

Sebagai otoritas pembayaran, Bank Sentral akan lebih banyak berperan dalam penerapan elektronifikasi sistem pembayaran atau penggunaan uang non-tunai di tubuh pemerintah daerah maupun transaksi di masyarakat. Sebagai contoh di Jakarta, BI mendorong penggunaan kartu Jakarta One sebagai alat pembayaran dan alat perekam data identitas diri bagi warga DKI Jakarta.

"Bank Sentral mencatat tumbuhnya ekonomi perkotaan sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan, untuk pembangunan di regional, sebanyak 80% disumbang ekonomi perkotaan," kata Agus mengutip data Bank Pembangunan Asia (ADB). (Indra Arief Pribadi)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News