KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Bank Indonesia (BI) menyebut penurunan suku bunga kredit perbankan tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan besaran insentif Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

Pasalnya, penetapan suku bunga kredit turut dipengaruhi profil risiko debitur, biaya operasional bank, serta margin yang ingin diperoleh bank.

Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Alexander Lubis mengatakan, KLM pada dasarnya ditujukan untuk memastikan tidak terdapat kendala likuiditas dari sisi perbankan yang dapat menghambat penyaluran kredit.

"Yang mau kita pastikan adalah tidak ada permasalahan supply atau permasalahan likuiditas. Jangan sampai bank itu tidak bisa menyalurkan kredit gara-gara secara sistem banknya sudah kering duluan," ujar Alexander dalam diskusi dengan media di Jakarta, Jumat (28/8/2026).

Hal tersebut menjadi penting di tengah BI-Rate yang kini berada di level 5,75%. Berdasarkan data BI, suku bunga kredit perbankan pada Juni 2026 masih berada di level 8,81%, sedangkan rata-rata suku bunga deposito tenor satu bulan sebesar 4,76%.

Baca Juga: BI Tak Hanya Suntik Likuiditas, Kini Cari Debitur untuk Dongkrak Kredit

Alexander menegaskan, BI tidak dapat menetapkan secara langsung berapa basis poin (bps) penurunan suku bunga kredit yang berasal dari KLM. Sebab, dana maupun likuiditas yang diperoleh bank melalui berbagai sumber akan tercampur dalam neraca bank.

"Kalau kita memastikan bahwa KLM dikasih Rp1 triliun sama BI, kreditnya Rp1 triliun, tidak bisa begitu juga. Sulit juga karena Rp1 triliun itu blended," jelasnya.

Menurut Alexander, efektivitas KLM akan lebih dilihat melalui indikator pertumbuhan kredit serta pertumbuhan kredit di sektor-sektor yang menjadi sasaran kebijakan. Sementara untuk KLM Pendalaman Pasar Uang (PPU), BI juga akan melihat perkembangan aktivitas dan volume transaksi di pasar uang.

Dengan demikian, dampak KLM terhadap penurunan suku bunga kredit lebih bersifat tidak langsung. Tambahan likuiditas diharapkan dapat memperkuat kemampuan bank dalam menyalurkan kredit, sementara ruang penurunan bunga akan bergantung pada kondisi masing-masing bank dan debitur.

Baca Juga: Dapen BCA Pertimbangkan ETF Emas sebagai Instrumen Investasi, Tapi Porsinya Terbatas

Alexander menjelaskan, bank pada dasarnya tetap memiliki insentif untuk menyalurkan kredit. Namun, keputusan pemberian kredit sangat bergantung pada kemampuan debitur dalam membayar kewajibannya.

"Kalau bank itu, pada dasarnya bukan menolak kreditnya. Pasti memberikan kredit, tapi Anda mampu bayarnya, bulannya berapa," katanya.

Karena itu, ketika bank menilai risiko debitur cukup tinggi atau kemampuan membayarnya belum memadai, penyaluran kredit dapat menjadi lebih selektif.

Selain profil risiko, terdapat sejumlah komponen lain yang mempengaruhi pembentukan suku bunga dasar kredit (SBDK), termasuk overhead cost dan margin keuntungan bank.

"Kalau debitur saya atau yang datang ke saya ini profil risikonya seperti apa, overhead cost saya seperti apa, kemudian juga berapa margin keuntungan yang saya harapkan," jelas Alexander.

Menurut dia, komponen-komponen tersebut turut menentukan ruang penurunan bunga kredit. Karena itu, meskipun likuiditas perbankan semakin longgar melalui kebijakan KLM, bukan berarti bunga kredit otomatis turun dalam besaran yang sama.

Di sisi lain, Alexander melihat digitalisasi proses perbankan dapat membantu menekan biaya operasional. Aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat dialihkan ke sistem digital sehingga berpotensi menurunkan overhead cost.

Baca Juga: Likuiditas Ketat, BJB Syariah Rem Ekspansi Pembiayaan hingga Akhir 2026

"Overhead cost yang tadinya banyak dilakukan secara manual bisa dilakukan ini sehingga harapannya marginnya itu oke," ujarnya.

Alexander menambahkan, BI terus mendorong kebijakan dari sisi supply maupun demand. Selain memastikan ketersediaan likuiditas melalui KLM, BI juga berupaya mempertemukan perbankan dengan korporasi, UMKM, serta sektor-sektor ekonomi yang membutuhkan pembiayaan.

Dengan kombinasi tersebut, BI berharap transmisi kebijakan moneter dan makroprudensial ke sektor riil dapat berjalan lebih optimal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News