BI: Lima indikator penilaian lembaga pemeringkat



JAKARTA. Indonesia tengah menanti penilaian salah satu lembaga pemeringkat internasional Standard and Poor's (S&P) terhadap utang Indonesia. Pasalnya, tinggal lembaga tersebut yang belum menaikkan peringkat utang Indonesia menjadi layak investasi (investment grade). Terkait hal ini, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, masing-masing lembaga pemeringkat kredit memang mengadopsi metodologi penilaian yang berbeda-beda. Meski demikian, untuk memberikan peringkat untuk suatu negara, lembaga pemeringkat melihat lima indikator utama. Pertama, Indikator yang terkait dengan fundamental ekonomi, yaitu seberapa besar kekuatan ekonomi menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan prospeknya ke depan. Perry mengatakan, dalam kunjungan tim S&P ke Indonesia beberapa waktu lalu, pihaknya telah menjelaskan bahwa pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut sejak kuartal kedua 2012. BI melihat, pertumbuhan ekonomi tahun ini berada di kisaran 5%-5,4% dan tahun depan di kisaran 5,1%-5,4%. "Dan tahun selanjutnya, 2019, semakin tinggi karena hasil infrastruktur saat ini yang akan meningkatkan produktivitas ekonomi," kata Perry, Kamis (18/5). Kedua, indikator yang terkait dengan moneter dan keuangan. Perry bilang, secara umum lembaga pemeringkat mempercayai kebijakan moneter baik yang terkait dengan inflasi, nilai tukar, tata kelola, dan komunikasi kebijakan moneter BI. "Kami jelaskan sektor keuangan itu kuat dengan berbagai indikator apakah CAR, NPL, dan terkait juga berbagai progress pendalaman pasar keuangan. Itu memberikan berbagai indikator yang positif dan meningkat," tambahnya. Ketiga, indikator yang terkait dengan ketahanan fiskal, mencakup kemampuan Indonesia dalam mengendalikan defisit fiskal dan pembiayaan. Ketahanan fiskal Indonesia sendiri saat ini kata Perry, semakin kuat karena adanya reformasi fiskal, khususnya di sektor pajak. Keempat, indikator yang terkait dengan ketahanan eksternal. Perry bilang, ketahanan eksternal Indonesia saat ini lebih kuat, yang tercermin dari defisit transaksi berjalan (current account deficit atau CAD) 2016 1,75% dari produk domestik bruto (PDB) dan 1% dari PDB di kuartal pertama 2017. Pihaknya memperkirakan CAD tahun ini mencapai 1,8% dari PDB. Selain itu, cadangan devisa (cadev) dinilai Perry yang pada akhir April lalu mencapai US$ 123,2 miliar, jauh lebih dari kecukupan untuk ketahanan eksternal. Apalagi, Indonesia juga memiliki bantalan dari kerjasama swap dengan berbagai negara. Kelima, indikator yang terkait dengan kemampuan institusional, yang mencakup kemampuan merumuskan, melaksanakan, dan mempercepat reformasi struktural yang dituangkan melalui paket kebijakan pemerintah. Menurutnya, pemerintah Indonesia telah menunjukkan kemampuan institusional yang sangat kuat. "Lima aspek ini sering kami sampaikan ke lembaga rating, bukan hanya level teknis tapi juga level kebijakan. Semoga ini memberikan penjelasan kepada keyakinan lembaga rating," tambah Perry.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News