JAKARTA. Molornya penerapan teknologi identifikasi frekuensi radio (radio frequency identification/ RFID) sebagai alat kendali penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, membuat pemerintah berencana menggunakan alat pembayaran elektronik atau non tunai. Difi A. Johansyah, Direktur Eksekutif Bank Indonesia membenarkan bahwa bank sentral sudah melakukan pembicaraan dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terkait rencana pembayaran BBM bersubsidi dengan menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK). Menurut Difi, pertemuan dengan BPH Migas yang baru satu kali diadakan itu adalah untuk membahas penggunaan kartu untuk membayar BBM bersubsidi. "Pertemuan dengan BPH Migas baru satu kali terjadi. Jadi belum diketahui bagaimana rule out (aturan yang akan keluar) seperti apa. Idenya baru sebatas pada penggunaan kartu dalam transaksi pembelian BBM bersubsidi. Belum ada pembahasan mengenai penggunaan macam kartu, seperti debet atau e-money atau apapun juga," kata Difi di Gedung BI, Jakarta, Kamis (26/9). Menurutnya, sampai saat ini BI masih mempelajari skim aturan penggunaan APMK tersebut. Yang pasti, BI mendukung kebijakan efektif pemerintah untuk mengontrol konsumsi BBM bersubsidi ini. Selain itu, BI juga tengah mengkaji efektivitas dari penggunaan kartu sebagai APMK dalam transaksi BBM bersubsidi. Sebab, BI tidak ingin penggunaan kartu justru menyulitkan masyarakat lantaran harus menggunakan banyak kartu untuk setiap transaksi. BI, kata Difi, menginginkan penggunaan satu kartu untuk semua transaksi atau interoperabilitas, sehingga memudahkan masyarakat. "Harus ada solusi efektif mengenai penggunaan kartu. Selaku otoritas APMK, kami terus menjaga interoperabilitas atau penggunaan satu kartu untuk apa pun aktivitas masyarakat. Dari dulu kami ingin memasyarakatkan interoperabilitas," ujar Difi. Difi menambahkan, BI dalam hal ini mendukung penggunaan APMK untuk memantau penggunaan BBM bersubsidi tercapai. Karena itu, BI memang memiliki misi untuk mendorong transaksi non-tunai, melalui penggunaan kartu.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
BI masih mengkaji APMK untuk pembelian BBM subsidi
JAKARTA. Molornya penerapan teknologi identifikasi frekuensi radio (radio frequency identification/ RFID) sebagai alat kendali penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, membuat pemerintah berencana menggunakan alat pembayaran elektronik atau non tunai. Difi A. Johansyah, Direktur Eksekutif Bank Indonesia membenarkan bahwa bank sentral sudah melakukan pembicaraan dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terkait rencana pembayaran BBM bersubsidi dengan menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK). Menurut Difi, pertemuan dengan BPH Migas yang baru satu kali diadakan itu adalah untuk membahas penggunaan kartu untuk membayar BBM bersubsidi. "Pertemuan dengan BPH Migas baru satu kali terjadi. Jadi belum diketahui bagaimana rule out (aturan yang akan keluar) seperti apa. Idenya baru sebatas pada penggunaan kartu dalam transaksi pembelian BBM bersubsidi. Belum ada pembahasan mengenai penggunaan macam kartu, seperti debet atau e-money atau apapun juga," kata Difi di Gedung BI, Jakarta, Kamis (26/9). Menurutnya, sampai saat ini BI masih mempelajari skim aturan penggunaan APMK tersebut. Yang pasti, BI mendukung kebijakan efektif pemerintah untuk mengontrol konsumsi BBM bersubsidi ini. Selain itu, BI juga tengah mengkaji efektivitas dari penggunaan kartu sebagai APMK dalam transaksi BBM bersubsidi. Sebab, BI tidak ingin penggunaan kartu justru menyulitkan masyarakat lantaran harus menggunakan banyak kartu untuk setiap transaksi. BI, kata Difi, menginginkan penggunaan satu kartu untuk semua transaksi atau interoperabilitas, sehingga memudahkan masyarakat. "Harus ada solusi efektif mengenai penggunaan kartu. Selaku otoritas APMK, kami terus menjaga interoperabilitas atau penggunaan satu kartu untuk apa pun aktivitas masyarakat. Dari dulu kami ingin memasyarakatkan interoperabilitas," ujar Difi. Difi menambahkan, BI dalam hal ini mendukung penggunaan APMK untuk memantau penggunaan BBM bersubsidi tercapai. Karena itu, BI memang memiliki misi untuk mendorong transaksi non-tunai, melalui penggunaan kartu.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
