JAKARTA. Bank Indonesia (BI) melakukan perubahan kedua atas peraturan tentang Giro Wajib Minimum (GWM) Sekunder dan GWM Loan to Deposit Ratio (LDR) pada Bank Indonesia dalam bentuk rupiah dan valuta asing. Perubahan aturan ini dilatarbelakangi oleh perekonomian Indonesia yang tengah menghadapi risiko ketidakseimbangan internal dan eksternal. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Difi A. Johansyah bilang, salah satu faktor perubahan aturan ini adalah pertumbuhan kredit yang tinggi. “Dengan begitu perlu upaya menyesuaikan pertumbuhan kredit agar sejalan dengan kondisi fundamental,” Selain itu, bank sentral menilai, untuk mengantisipasi berbagai potensi risiko dari dinamika perekonomian saat ini dibutuhkan kondisi likuiditas perbankan yang kuat dan memadai guna mendukung stabilitas moneter dan sektor keuangan. Sehingga perlu upaya untuk penguatan likuiditas bank dengan tetap memperhatikan peran bank dalam menjalankan fungsi intermediasi. "Karena itu, untuk mencapai kecukupan likuiditas yang memadai dan menjalankan fungsi intermediasi secara optimal perlu dilakukan pengaturan likuiditas bank melalui penyesuaian giro wajib minimum LDR dan sekunder," kata Difi di Gedung BI, Jakarta, Kamis (26/9). Pokok-pokok kebijakan GWM sekunder yang disesuaikan adalah: A. Kewajiban GWM sekunder yang pada awalnya sebesar 2,5% disesesuaikan menjadi: - sebesar 3% dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam rupiah sejak tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2013 - sebesar 3,5% dari DPK dalam rupiah sejak tanggal 1 November sampai dengan tanggal 1 Desember 2013 - sebesar 4% dari DPK dalam rupiah sejak tanggal 2 Desember 2013. B. Kewajiban GWM LDR disesuaikan dengan menurunkan batas atas GWM LDR dari 100% menjadi 92%, sementara: - Batas bawah GWM LDR tetap sebesar 78% - KPMM insentif tetap sebesar 14% - Parameter disinsentif bawah tetap sebesar 0,1 - Parameter disinsentif atas tetap sebesar 0,2 Penyesuaian GWM LDR berlaku sejak 2 Desember 2013. C. Kewajiban GWM Primer dan GWM dalam valas tetap tidak berubah.
BI menaikkan GWM sekunder perbankan
JAKARTA. Bank Indonesia (BI) melakukan perubahan kedua atas peraturan tentang Giro Wajib Minimum (GWM) Sekunder dan GWM Loan to Deposit Ratio (LDR) pada Bank Indonesia dalam bentuk rupiah dan valuta asing. Perubahan aturan ini dilatarbelakangi oleh perekonomian Indonesia yang tengah menghadapi risiko ketidakseimbangan internal dan eksternal. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Difi A. Johansyah bilang, salah satu faktor perubahan aturan ini adalah pertumbuhan kredit yang tinggi. “Dengan begitu perlu upaya menyesuaikan pertumbuhan kredit agar sejalan dengan kondisi fundamental,” Selain itu, bank sentral menilai, untuk mengantisipasi berbagai potensi risiko dari dinamika perekonomian saat ini dibutuhkan kondisi likuiditas perbankan yang kuat dan memadai guna mendukung stabilitas moneter dan sektor keuangan. Sehingga perlu upaya untuk penguatan likuiditas bank dengan tetap memperhatikan peran bank dalam menjalankan fungsi intermediasi. "Karena itu, untuk mencapai kecukupan likuiditas yang memadai dan menjalankan fungsi intermediasi secara optimal perlu dilakukan pengaturan likuiditas bank melalui penyesuaian giro wajib minimum LDR dan sekunder," kata Difi di Gedung BI, Jakarta, Kamis (26/9). Pokok-pokok kebijakan GWM sekunder yang disesuaikan adalah: A. Kewajiban GWM sekunder yang pada awalnya sebesar 2,5% disesesuaikan menjadi: - sebesar 3% dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam rupiah sejak tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2013 - sebesar 3,5% dari DPK dalam rupiah sejak tanggal 1 November sampai dengan tanggal 1 Desember 2013 - sebesar 4% dari DPK dalam rupiah sejak tanggal 2 Desember 2013. B. Kewajiban GWM LDR disesuaikan dengan menurunkan batas atas GWM LDR dari 100% menjadi 92%, sementara: - Batas bawah GWM LDR tetap sebesar 78% - KPMM insentif tetap sebesar 14% - Parameter disinsentif bawah tetap sebesar 0,1 - Parameter disinsentif atas tetap sebesar 0,2 Penyesuaian GWM LDR berlaku sejak 2 Desember 2013. C. Kewajiban GWM Primer dan GWM dalam valas tetap tidak berubah.
