MAKASSAR. Bank Indonesia (BI) menilai, pertumbuhan ekonomi kawasan Timur Indonesia yang lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional memerlukan reformasi struktural. Untuk itu, BI berharap ada ketegasan komitmen dari para pemimpin daerah kawasan Timur Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.Pernyataan tersebut disampaikan Agus DW Martowardojo, Gubernur BI dalam pembukaan Seminar Nasional "Mendorong Percepatan Reformasi Struktural Untuk Penguatan Ekonomi di Kawasan Indonesia Timur" yang berlangsung di Makassar. Agus bilang, pertumbuhan ekonomi kawasan Timur Indonesia berada pada level 4,6% atau lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional 5,2%."Jadi, para pemimpin daerah kawasan Timur Indonesia harus berpartisipasi merumuskan apa yang akan dilakukan ke depan. Reformasi struktural tidak bisa ditunda lagi," tutur Agus, Senin (23/6).Agus menerangkan, rendahnya pertumbuhan ekonomi di kawasan Timur tidak terlepas dari penurunan harga komoditas dunia. Keadaan tersebut diperparah dengan masih banyaknya ekspor mineral mentah.Tidak hanya pertumbuhan ekonomi, Agus juga meminta para pemimpin kawasan Timur Indonesia untuk menjaga inflasi. "Caranya adalah kerjasama antar daerah untuk melancarkan distribusi barang dan jangan sampai ada spekulan yang mengontrol harga," ucap Agus.Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Sulsel, menegaskan jika ingin memperbaiki Indonesia maka perbaikilah kawasan Timur Indonesia. Syahrul meyakini, masih banyak potensi yang bisa digarap di kawasan timur.Syahrul pun mengajak para pemimpin daerah kawasan Timur lainnya untuk bersama-sama memajukan perekonomian. "Terutama kurangi ekspor. Kita adalah kawasan maritim, punya hutan, punya lahan pertanian yang luas," tutur Syahrul.Asal tahu saja, dalam seminar nasional ini, BI mengumpulkan sekitar 15 pimpinan daerah dari beberapa wilayah seperti Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Seminar ini juga menghadirkan Sofjan Wanandi, Ketua Apindo, dan pengamat ekonomi Hendri Saparini.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
BI minta pimpinan daerah KTI dorong ekonomi
MAKASSAR. Bank Indonesia (BI) menilai, pertumbuhan ekonomi kawasan Timur Indonesia yang lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional memerlukan reformasi struktural. Untuk itu, BI berharap ada ketegasan komitmen dari para pemimpin daerah kawasan Timur Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.Pernyataan tersebut disampaikan Agus DW Martowardojo, Gubernur BI dalam pembukaan Seminar Nasional "Mendorong Percepatan Reformasi Struktural Untuk Penguatan Ekonomi di Kawasan Indonesia Timur" yang berlangsung di Makassar. Agus bilang, pertumbuhan ekonomi kawasan Timur Indonesia berada pada level 4,6% atau lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional 5,2%."Jadi, para pemimpin daerah kawasan Timur Indonesia harus berpartisipasi merumuskan apa yang akan dilakukan ke depan. Reformasi struktural tidak bisa ditunda lagi," tutur Agus, Senin (23/6).Agus menerangkan, rendahnya pertumbuhan ekonomi di kawasan Timur tidak terlepas dari penurunan harga komoditas dunia. Keadaan tersebut diperparah dengan masih banyaknya ekspor mineral mentah.Tidak hanya pertumbuhan ekonomi, Agus juga meminta para pemimpin kawasan Timur Indonesia untuk menjaga inflasi. "Caranya adalah kerjasama antar daerah untuk melancarkan distribusi barang dan jangan sampai ada spekulan yang mengontrol harga," ucap Agus.Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Sulsel, menegaskan jika ingin memperbaiki Indonesia maka perbaikilah kawasan Timur Indonesia. Syahrul meyakini, masih banyak potensi yang bisa digarap di kawasan timur.Syahrul pun mengajak para pemimpin daerah kawasan Timur lainnya untuk bersama-sama memajukan perekonomian. "Terutama kurangi ekspor. Kita adalah kawasan maritim, punya hutan, punya lahan pertanian yang luas," tutur Syahrul.Asal tahu saja, dalam seminar nasional ini, BI mengumpulkan sekitar 15 pimpinan daerah dari beberapa wilayah seperti Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Seminar ini juga menghadirkan Sofjan Wanandi, Ketua Apindo, dan pengamat ekonomi Hendri Saparini.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News