KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Indonesia (BI) optimistis, kebijakan meningkatkan insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dari sebelumnya 5,5% menjadi 6% dari Dana Pihak Ketiga (DPK), dapat mendorong kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sebagaimana diketahui, kredit UMKM per Juni 2026 masih tumbuh tipis 1% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp 1.519,1 triliun. Meski tipis, sebenarnya pertumbuhan menunjukkan laju dari pertumbuhan 0,6% yoy pada bulan sebelumnya.

Meski tumbuh, laju pertumbuhan kredit UMKM tersebut masih jauh dari pertumbuhan kredit secara umum yang mencapai 12,6%.

Baca Juga: OPSI Minta Revisi Permenaker Outsourcing Dihentikan, Tunggu UU Ketenagakerjaan Baru

Asisten Gubernur dan Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Solinin M. Juhro membeberkan, pihaknya optimistis berbagai insentif baru termasuk KLM yang diluncurkan pada semester II-2026 dapat mendorong perbankan lebih agresif menyalurkan pembiayaan kepada UMKM.

“KLM itu kita tingkatkan total dari 5,5% menjadi 6%. Jadi itu of DPK, jadi sangat besar sekali. Itu untuk pengembangan UMKM dan sektor inklusif termasuk ekonomi hijau,” tutur Solikhin dalam agenda assesmen BI dalam mendorong pembiayaan, Jumat (24/7/2026).

Ia menjelaskan, melalui KLM, bank yang aktif menyalurkan kredit kepada UMKM akan memperoleh insentif berupa pengurangan kewajiban penempatan giro di Bank Indonesia. Dengan demikian, ruang likuiditas bank untuk menyalurkan pembiayaan menjadi lebih besar.

Selain memperbesar KLM, BI juga akan mulai menerapkan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial RPIM pada 1 Oktober 2026. Solikhin mengatakan, kebijakan tersebut mewajibkan bank memenuhi rasio pembiayaan kepada sektor-sektor inklusif, termasuk UMKM.

Apabila bank tidak memenuhi rasio yang ditetapkan, mereka diwajibkan menempatkan Giro RPIM di BI tanpa memperoleh imbal hasil. Sebaliknya, bank yang aktif membiayai sektor inklusif akan memperoleh insentif.

"Nanti bank-bank mempunyai insentif untuk mendorong pembiayaan UMKM lebih lanjut," katanya.

Tak hanya dari sisi penawaran pembiayaan, BI juga berupaya memperkuat sisi permintaan melalui pengembangan ekosistem UMKM. Saat ini, BI membina sekitar 3.000 UMKM, dengan sekitar 20% di antaranya telah berorientasi ekspor.

Baca Juga: Prabowo: Indonesia Konsisten Jalankan Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Menurut Solikhin, penguatan UMKM tidak cukup hanya melalui akses pembiayaan. Pelaku usaha juga perlu didorong melalui korporatisasi, peningkatan kapasitas usaha, digitalisasi, hingga penciptaan business matching agar semakin layak memperoleh pembiayaan dari perbankan.

"Kalau belum kita temukan business matching, kita bangun manajemen keuangannya supaya dia feasible untuk dibiayai," ujarnya.

Ia menambahkan, BI juga terus memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga untuk membangun ekosistem UMKM yang terintegrasi, mulai dari peningkatan kapasitas pelaku usaha hingga perluasan akses pasar.

"Perbankan mestinya dengan kebijakan insentif yang kita tambah dan RPIM yang kita relaksasi bisa menyambut dengan antusias. Ini akan mendorong geliat UMKM ke depan, dan kita optimistis untuk itu," tutup Solikhin.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Ultimatum Peserta Tax Amnesty, Pemeriksaan Pajak Dimulai Awal 2027

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News