KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kepemilikan Bank Indonesia (BI) terhadap Surat Berharga Negara (SBN) masih besar. Per 10 November 2026, kepemilikan BI tercatat mencapai Rp 1.769,10 triliun atau setara 25,05% dari total outstanding SBN yang mencapai Rp 7.062,47 triliun.

Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menilai, intervensi BI di pasar SBN memberikan dampak positif bagi pemerintah, terutama dalam membantu menekan beban utang sehingga keseimbangan fiskal tetap terjaga.

Namun, di balik manfaat tersebut, terdapat sejumlah risiko yang perlu diwaspadai. David mengatakan, yield SBN yang dijaga tetap rendah berpotensi mengurangi minat investor untuk masuk ke pasar SBN, terutama investor asing.

Baca Juga: Waduh! 475.000 WP Terindikasi Hapus Bukti Potong PPh di SPT Tahunan

"Intervensi BI di pasar SBN membantu menekan beban utang pemerintah, sehingga keseimbangan fiskal lebih terjaga," ujar David kepada Kontan, Kamis (12/11/2026).

"Namun dari sisi risiko, yield SBN yang dijaga rendah mengurangi minat investor terutama asing untuk masuk ke pasar SBN serta meningkatkan peredaran Rupiah, dan bisa mempengaruhi nilai tukar," lanjutnya.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, total kepemilikan SBN per 10 November 2026 mencapai Rp 7.062,47 triliun.

Selain BI, perbankan tercatat memiliki SBN sebesar Rp 1.342,64 triliun atau setara 19,01% dari total outstanding. Sementara itu, investor nonbank menguasai Rp 3.950,73 triliun atau 55,94%.

Secara lebih terperinci, kepemilikan SBN oleh asuransi dan dana pensiun mencapai Rp 1.434,47 triliun atau 20,31%, investor nonresiden sebesar Rp 921,74 triliun atau 13,05%, individu Rp 594,01 triliun atau 8,41%, reksadana Rp 236,44 triliun atau 3,35%, serta investor lainnya Rp 764,08 triliun atau 10,82%.

Adapun kepemilikan perbankan terdiri dari bank konvensional sebesar Rp 1.226,62 triliun atau 17,37% dan bank syariah Rp 116,02 triliun atau 1,64%.

David menilai, pemerintah perlu menjaga kredibilitas kebijakan makroekonomi untuk mengurangi risiko ketergantungan terhadap intervensi bank sentral dalam pembiayaan pemerintah.

Menurutnya, hal tersebut dapat dilakukan dengan menunjukkan kedisiplinan fiskal serta menjaga independensi bank sentral.

Baca Juga: Kejar Penerimaan Pajak Rp 500 Triliun Hingga Akhir Tahun 2026, Begini Strategi DJP

Di sisi lain, pemerintah juga perlu memperkuat basis investor domestik, termasuk investor dari sektor nonbank. Upaya ini dapat dilakukan melalui pendalaman pasar keuangan serta mendorong pengembangan instrumen investasi jangka panjang.

"Ke depan, perlu terus menjaga kredibilitas kebijakan makro dengan menunjukkan kedisiplinan fiskal dan menjaga independensi bank sentral," kata David.

Menurutnya, basis investor domestik termasuk sektor nonbank perlu diperkuat dengan pendalaman pasar dan mendorong instrumen investasi jangka panjang, ritel maupun tematik seperti obligasi hijau, surat berharga berbasis syariah atau sukuk dan lainnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News