JAKARTA. Pelonggaran kebijakan makroprudensial dalam bentuk peningkatan rasio loan to value (LTV) atau rasio financing to value (FTV) untuk kredit properti dan kendaraan bermotor telah dilakukan Bank Indonesia (BI) sejak pertengahan tahun lalu.

Meski demikian, hasil kajian BI menunjukkan bahwa dampak kebijakan tersebut hanya mampu menahan pelambatan kredit dan belum mampu mendorong pertumbuhan kredit. Oiya, dengan pelonggaran LTV, debitur bisa memperkecil syarat uang muka, sehingga lebih besar kemungkinan mendapatkan kredit perbankan.

Sepanjang tahun lalu, perbankan nasional hanya membukukan pertumbuhan kredit sebesar 10,1%. Angka tersebut bahkan lebih rendah dibandingkan dengan batas bawah proyeksi BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sebesar 11%-13%.

Konsisten Berdayakan Desa, BNI Raih Penghargaan Hari Desa Nasional 2026

Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Yati Kurniati mengatakan, pelonggaran kebijakan LTV tahun lalu dilakukan saat pertumbuhan ekonomi melambat. Faktor tersebut membuat masyarakat memilih pengeluaran untuk keperluan utama dibandingkan membeli rumah atau kendaraan bermotor.

Padahal pertumbuhan pembangunan dan permintaan kredit properti merupakan sebagai salah satu faktor yang berdampak cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. "Jadi dampak pelonggaran LTV tidak terlalu signifikan utk mem-boost (pertumbuhan kredit) karena masih ada perlambatan dari sektor lainnya," kata Yati di kantornya, Jumat (27/5).

Berbeda dengan pada awal dikeluarkannya kebijakan LTV pada tahun 2012 dan justru diketatkan pada tahun 2013. Pengetatan tersebut lanjut Yati, lantaran permintaan kredit properti yang sangat tinggi mencapai 30% hingga mengerek harga jual properti.

Tahun ini, BI melihat prospek pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. BI berharap, relaksasi LTV yang rencananya kembali dilakukan pada tahun ini dapat mendorong pertumbuhan kredit. Oleh karena itu, BI juga meminta pemerintah turut mendorong pertumbuhan kredit, khususnya properti agar stimulus permintaan properti lebih maksimal.

“Kami kaji (lagi) pilihan kebijakan mana yang baik untuk mendorong sektor properti. Kalau saja kami punya kebijakan sektor perumahan yang komprehensif akan lebih optimal. Jadi bukan hanya dari sisi perbankan saja, bisa juga dari perlindungan konsumen, atau perpajakan, yang belum tercakup," tambahnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News